68 KEPALA DESA DILANTIK

Bupati Madiun H. Muhtarom melantik Kepala Desa


MADIUN, RM. Pendopo Kabupaten Madiun (23/12) mulai pukul 8 pagi sudah ramai massa yang datang dari beberapa desa yang ada diwilayah kabupaten ini. Karena pada hari tersebut akan dilantik 68 Kepala Desa (Kades) yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Pemerintah Kabupaten Madiun telah bisa melaksanakan pilkades serentak pada 23 Nopember 2008 lalu. Pelaksanaan ini sebagaimana yang diatur dalam Perda nomor 4 Tahun 2007 berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dan PP 72 Tahun 2005.

Dalam pelantikan, Bupati Madiun H. Muhtarom mengharapkan agar Kades yang baru dilantik dapat mengemban amanat masyarakat. “Hendaknya dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik,” jelas H. Muhtarom kepada para Kades yang baru dilantik

Disamping itu dapat mewujudkan kepemimpinan yang dapat diteladani oleh masyarakat, membina hubungan harmonis dengan semua unsur di desa. “Kami juga mengharapkan agar saudara nantinya dapat menjalankan program-program pemerintah dengan baik,” pinta Bupati Madiun.

Termasuk pemerintahan desa yang transparan dan aspiratif sesuai amanat pakta integritas dan transparansi. Karena kedudukan Kades merupakan salah satu pejabat yang strategis untuk mewujudkan daerah yang otonom sejalan dengan UU 32 tahun 2004, tambah pimpinan eksekutif ini dalam sambutannya.

Sedangkan Kepala Desa yang mengakhiri masa tugasnya akan mendapatkan tunjangan purna bhakti sebagai tali asih dari Pemkab. Madiun. Dari 68 Kades yang berakhir masa jabatannya akan menerima Rp. 396 juta dari APBD 2009. Dengan syarat para mantan Kades tersebut mengakhiri masa tugasnya dengan baik tanpa cacat hukum.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Madiun Hadi Sutikno mengatakan, dari sejumlah mantan kades ada satu yang masih dalam proses hukum. Apabila dalam proses hukum di vonis bersalah, maka yang bersangkutan tidak akan menerima tunjangan tersebut. “Maka tunjangan itu akan dikembalikan ke kas daerah,” jelas Hadi sutikno pada wartawan.

Untuk 2009 ini ada 62 Kades yang akan berakhir masa jabatannya, Pemkab Madiun merencanakan pengisiannya setelah Pilihan Presiden. “Kalau untuk yang akan datang, tunjangan purna bhakti akan kita masukkan dalam PAK,” kata mantan Camat Mejayan.

Soal tanah bengkok atau kas desa, penggunaannya diserahkan ke masing-masing desa yang dimasukkan dalam APBDes. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri nomor 140/867/PMD. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan mengambil kebijakan sendiri. Ini berlaku sampai ditetapkannya pengaturan yang berkaitan tanah bengkok secara nasional, tambahnya. [dio]

RSD RAIH SERTIFIKAT ISO

Aries Noegroho HS, M.Kes menerima penghargaan dari Presiden RI yang diterimakan oleh Bupati Madiun H. Muhtarom.


MADIUN, RM. Ini untuk yang ke sekian kalinya penghargaan yang telah diraih oleh Rumah Sakit Daerah (RSD) milik Pemkab Madiun. Di akhir tahun 2008 ini ada dua penghargaan yang diterima, yaitu sertifikat ISO 9001 – 2000 dan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI. Penghargaan ini diterima sebagai unit pelayanan publik dengan kinerja yang baik. Atas keberhasilan itu H. Muhtarom Bupati Madiun juga memberikan penghargaan atas prestasinya yang dicapai selama ini.

Penyerahan dilakukan langsung oleh General Manager Worldwide Quality Assurance Kantor Surabaya kepada Bupati Madiun yang kemudian diserahkan kepada Aries Noegroho HS, M.Kes Direktur RSD Kab. Madiun. Bupati Madiun, H. Muhtarom menjelaskan bahwa semua itu karena RSD mampu menjalankan konsep dan program. ”Beberapa pelayanan publik yang telah kita miliki telah mampu menerjemahkan konsep dan kebijakan daerah tentang pelayanan prima dan ini dibuktikan dengan diraihnya Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI atas RSD,” jelas Bupati Madiun.

”Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita bersama, karena dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001 – 2000 tahun 2008 untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang pelayanan. Dan Ini menyusul atas diperolehnya sertifikasi ISO 9001 – 2000 tahun 2007 untuk pelayanan gawat darurat,” tutur H. Muhtarom dengan bangga.

Dengan demikian dalam tahun 2008 ini seluruh kegiatan pelayanan di RSD Kab. Madiun telah berstandar ISO 9001 – 2000. Bahkan atas nama pribadi maupun dari Pemerintah Kab. Madiun, Bupati mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran RSD Kab. Madiun atas diperolehnya penghargaan tersebut. Serta pengakuan atas implementasi proses perbaikan mutu pelayanan yang dilaksanakan selama ini, demikian ditambahkan oleh Bupati Madiun.

Bupati mengharapkan apa yang telah dicapai RSD dapat dipertahankan disamping memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk mewujudkan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Madiun yang salah satu diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Agar dapat menunjang kinerja yang lebih optimal, RSD menerima bantuan dua unit mobil operasional yang berupa 1 unit ambulance dan mobil jenazah serta 10 unit sepeda motor. [dio]

KANTIN KEJUJURAN

KANTIN KEJUJURAN : Bupati Madiun H. Muhtarom sedang mengambil sendiri pengembaliannya.


MADIUN, RM. Secara berkelanjutan dari program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kejaksaan Agung, mengenai perlunya pendidikan awal untuk pencegahan korupsi/ketidakjujuran. Pemkab Madiun, dimulai dari jajaran Dinas pendidikan (Dindik) setempat melakukan dukungan atas program tersebut.

Ini diwujudkan dengan membentuk kantin kejujuran yang bertempat di SMAN 1 Mejayan. Seperti yang disampaikan Sumardi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, bahwa kantin kejujuran ini bertujuan untuk mewujudkan budaya jujur pada siswa.

Dengan maksud, Dindik ingin menerapkan kesadaran dikalangan generasi muda terutama pada siswa agar bersih dan beraklak. Pembentukan kantin kejujuran ini akan diteruskan pada sekolah-sekolah lainnya, tambah Sumardi.

Pernyataan ini didukung Kajari Madiun Mangiring Siahaan dengan perlunya penyampaian secara dini pada generasi penerus. “Ini untuk membelajari pada siswa dalam mencegah korupsi dan untuk membentuk generasi muda yang menjunjung kejujuran,” tegas Mangiring Siahaan. Disamping itu juga sebagai awal dari pemberantasan korupsi seiring dengan pergantian generasi dalam pemerintahan nanti.

Sedangkan Bupati Madiun, H. Muhtarom menegaskan bahwa korupsi ini sudah terlalu membudaya maka perlu penanganannya secara komplek. “Korupsi adalah penyakit sosial yang sangat membudaya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia dan ini sangat membahayakan Negara dan Pemerintah,” jelas H. Muhtarom.

Untuk mengantisipasi, mencegah korupsi sejak dini dengan upaya yang refrentif dan positif. Yang bertujuan untuk mendidik dan sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan ini diharapkan dapat membangun bangsa yang jujur dan melatih kedisiplinan diri, percaya diri serta kreativitas dikalangan pelajar. Yang nantinya berdampak positif pada dunia pendidikan, harap orang nomer satu di eksekutif ini.

Kantin kejujuran ini merupakan salah satu bentuk eksperimen untuk mendidik sejauh mana tingkat kejujuran atau kedisiplinan anak didik. “Dan ini juga akan kita tindaklanjuti dilingkup pemerintahan bahkan ke semua Satker” demikian ditambahkan Bupati Madiun pada wartawan.

H. Mahfudz Kepala Sekolah SMAN 1 Mejayan menjelaskan, bahwa modal awal kantin kejujuran ini dari uang siswa dan bantuan dari Kejaksaan serta dikelola oleh para siswa sendiri melalui OSIS. Dan diharapkan kantin ini dapat terus berkelanjutan, sedangkan soal untung ruginya akan selalu dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan, tambahnya. [dio]

KLINIK BISNIS

MADIUN, RM. Untuk mendukung perekonomian masyarakat yang sekaligus sudah menjadi program dari pemerintah. Maka Pemkab Madiun membentuk Klinik Bisnis yang bertujuan agar dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Seperti yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Madiun Bambang Hermanto.

Sedangkan diserahkannya dana BLM-PUAP untuk mengembangkan usaha agribisnis di pedesaan. Dan selanjutnya dana itu dikembangkan untuk terbentuknya suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di pedesaan. Agar mampu mengembangkan kluster ternak sapi dalam mendukung Agropolitas. Sedangkan bantuan kendaraan sepeda motor yang diserahkan untuk PPL diharapkan mampu memperlancar penyuluhan kepada masyarakat.

Bupati Madiun H. Muhtarom menjelaskan, Pembangunan sektor pertanian diwilayah Kab. Madiun memiliki nilai strategis dan tidak hanya menyangkut mata pencaharian. Hampir 60 % adalah penduduknya petani dan sudah terbukti tahan dari guncangan krisis perekonomian. ”Untuk itu kita harus terus mengembangkan inovasi dan terobosan dalam pembangunan bidang pertanian,” jelas bupati Madiun. Dan diharapkan tidak hanya pada sisi on fram saja yang digarap, tetapi juga sisi of farm sub sistem pendukung lain harus juga dikembangkan.

Dengan dibangunnya klinik bisnis ini, Bupati Madiun berharap dapat digunakan sebagai tempat konsultasi dan mencari solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Sedangkan bantuan tenda untuk berjualan diharapkan dapat menambah motivasi dan perbaikan sarana berusaha , sehingga para pedagang dan UKM di Kab. Madiun dapat berkembang.

Selanjutnya Bupati Madiun juga menyampaikan, telah banyak upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Baik melalui bantuan langsung untuk keluarga kurang beruntung seperti, BLT, raskin dan askeskin. Selain itu juga ada bantuan kredit lunak, revolving ternak termasuk Kredit Usaha Rakyat. Dan juga bantuan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis di Pedesaan) yang bersifat untuk dikembangkan dalam kelompok masyarakat. Disamping itu, sub sektor tenaman pangan, sektor peternakan di Kab. Madiun sangat potensial, kata H. Muhtarom.

Maka dengan banyaknya bantuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ini, Bupati Madiun berharap agar dapat dimanfaatkan dengan baik yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Disamping itu untuk peningkatan kesejahteraan keluarga harus didukung dengan kerja keras. Juga diharapkan kepada penyuluh dan petugas dilapangan agar selalu mendampingi kelompok masyarakat yang menjadi binaannya. Dengan memberikan bimbingan dan motivasi agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri serta tangguh dalam menghadpai permasalahan. [dio]

Ribuan Pelamar CPNS Dicoret

TEST CPNS: H. Muhtarom Bupati Madiun melakukan monitoring

Pengamanan melibatkan 250 personil
Madiun, RM. Test tulis CPNS 2008 yang dilaksanakan serentak (10/12) lalu, ribuan pelamar di Kabupaten Madiun dicoret. Pasalnya, mereka tidak hadir saat ujian dilaksanakan. Banyaknya peserta yang absen diduga disebabkan waktu pelaksanaan test tulis tersebut bersamaan dengan daerah lain.

Sehingga ada indikasi pelamar yang mempunyai nomor peserta ganda atau juga ikut melamar di daerah lain. Apalagi tidak ada larangan bagi pelamar untuk melamar didaerah lain, karena mereka akan melihat didaerah mana yang saingannya sedikit.

Dari 7.118 peserta yang lulus admistrasi, ada 1.776 peserta yang tidak hadir saat test tulis. Kepala BKD Kabupaten Madiun Hari Sasetyo mengatakan tes CPNS dapat berjalan lancar. bahkan ada beberapa peserta yang terlambat masih diperkenankan masuk untuk mengikuti test tulis tersebut.

Juga disampaikan bahwa setelah selesai test tulis, hasilnya maupun materinya langsung dibawa ke Politeknik Negeri Semarang (Polines). setelah itu bahan materi akan dimusnahkan dan LJK (Lembar Jawab Komputer) discanner. "Koreksinya dengan sistem scanning dan materi soalnya nanti akan dimusnahkan," tutur Hari Sasetyo pada wartawan.

Kabupaten madiun dalam pelaksanaan test CPNS ini bekerjasama dengan Polines sebagai rekanan dengan menelan dana Rp. 150 juta. Digunakan untuk simulasi, koreksi dengan teknologi informasi, pembuatan dan pengadaan materi.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS ini telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Madiun sebesar Rp. 435 juta. Hanya saja anggaran tersebut belum bisa dicairkan seperti yang disampaikan Hari Sasetyo. "Untuk pelaksanaan test ini kita masih cari pinjaman dulu. Karena anggarannya belum bisa kita cairkan," terang mantan Sekwan ini.

Dalam ujian test tulis ini menggunakan 356 ruang ditambah 1 ruang cadangan yang juga terpakai dan 356 pengawas. Pengawasan dilakukan 1 pengawas dalam satu ruang yang diisi 20 peserta untuk memperebutkan 333 kursi PNS dilingkup Pemkab Madiun. Hasil dari test tulis CPNS ini akan disampaikan antara tanggal 15 - 20 desember ini.

Sedangkan pengamanan dikoordinir Badan Kesbang Linmas dengan melibatkan 250 personil yang terdiri dari kepolisian, BKD, Bawasda, Satpol PP dan Dishub. Pengambilan materi soal maupun pengembalian hasil test ke Polines semarang akan dikawal oleh instansi tersebut, juga termasuk dalam pelaksanaan test didalam ruang.

"Pada prinsipnya dalam kegiatan apapun agar bisa berjalan dalam keadaan kondusif," tegas Suhardi Kepala Bakesbang Linmas. Maka digunakan metode dalam pengamanannnya dengan membentuk koordinator lapangan dan masing-masing koordinator membawahi 4 sampai 6 titik dari 32 tempat. Sedangkan yang digunakan kebanyakan gedung SD, SMP, SMA maupun SMK. [dio]

25 Perusahaan Rokok Belum Bercukai

MADIUN, RM. Menurut data di Bappeda bahwa di Kabupaten Madiun ada 25 perusahaan rokok yang belum memakai cukai. Dikarenakan perusahaan tersebut masih home industri yang belum mampu produksi rokok dengan skala besar. Walaupun demikian, sasaran pemasarannya ada diluar pulau jawa. Sampai sekarang dari sejumlah perusahaan rokok tersebut, masuk dalam pembinaan untuk peningkatan produksi.

Ini diungkapkan Bappeda pada wartawan dan juga mengenai bagi hasil cukai yang diterima Kabupaten Madiun. Pada 2008 ini, kabupaten ini menerima bagi hasil cukai sebesar Rp. 1,33 Miliar yang masuk dalam APBD. Dana sebesar itu diperuntukkan untuk beberapa hal yang melalui beberapa Satuan Kerja (Satker). Yang diantaranya Disperindag, Bappeda, Balitbang, Disbun,Dinkes dan Infokom.

Penggunaan diantaranya untuk sosialisasi bahaya merokok, masalah legalitas cukai dan pembinaan peningkatan produksi rokok lokal. Penerapan sosialisasi bahaya merokok ini diutamakan dengan sasaran para siswa SMP. "Karena diindikasi mulainya merokok dari setingkat siswa SMP. Dan sampai sekarang kita sudah melakukan sosialisasi dibeberapa sekolah," jelas Edy Bintarjo Kepala Bidang Ekonomi dari Bappeda Kabupaten Madiun.

Juga disampaikan Edy yang didampingi Tontro Pahlawanto Kepala Bidang Pendataan, tentang pentingnya untuk pengawasan peredaran rokok maupun cukai elegal yang bisa merugikan negara. Termasuk pembinaan petani tembakau untuk peningkatan kualitas tembakaunya serta juga telah dilakukannya pemetaan industri rokok.

"Karena ini hal baru, jadi masih banyak yang belum masuk dalam sasaran. Maka untuk tahun depan akan kita dibuat perencanaannya yang benar tepat sasaran," imbuh Edy. Termasuk diadakannya Poliklinik kesehatan dilingkungan industri rokok untuk melayani tenaga kerja yang kena dampak secara langsung dari produksi rokok. Pada intinya sosialisasi ini dilakukan untuk menekan konsumsi merokok, walau disisi lain daerah diuntungkan dengan adanya pembagian hasil cukai. [dio]

Monumen Ketahanan Pangan

Monumen. Ini dibangun untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun adalah daerah Lumbung Padi yang menjadikan salah satu daerah penyokong stok beras Nasional [dio]

Bupati Pimpin Penanaman Ribuan Pohon

Bupati Madiun H. Muhtarom saat menanam pohon


Madiun, RM. Pemerintah pusat telah mencanangkan untuk menanam pohon secara nasional dan agar juga dilaksanakan disetiap daerah di Indonesia. Disamping itu telah menetapkan bulan desember sebagai bulan menanam nasional 2008.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Madiun telah menidaklanjuti apa yang menjadi progran dari pemerintah pusat tersebut. Ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan penanamanpohon sebanyak 191.500 batang. Yang terdiri dari bibit jati, mahoni, sengon serta mangga, rambutan dan kakao.

Kegiatan ini dipinpim langsung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom yang disertai Muspida, Kapolwil Madiun, pasukan dari TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dilakukan pada (28/11) karena ditetapkannya tanggal tersebut sebagai hari menanam pohon indonesia serta secara serentak seluruh indonesia untuk menanam pohon.

Seperti yang disampaikan H. Muhtarom bahwa kegiatan menanam pohon telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Baik melalui kegiatan inpres penghijauan dan reboisasi atau gerakan nasional rehabilitas hutan dan lahan (GERHAN ). Juga reboisasi dan pembangunan hutan tanaman industri di kawasan hutan dan kecil menanam dewasa memanen ( KMDM ).

Juga disampaikan pesan dari Menteri Kehutanan RI untuk mengajak seluruh rakyat indonesia sadar mau menanam dan memelihara pohon. Yang akan dapat membantu pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan sekaligus membangun budaya sadar menanam sebagai budaya sikap hidup bangsa indonesia.

Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2008 yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal, 28 Nopember 2008 yang mengambil tema “Penananam Serentak 100 Juta Pohon dalam rangka Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional”.

“Dengan tema tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi yang besar dalam membangun kesadaran dan semangat seluruh rakyat Indonesia untuk mau dan mampu melakukan kegiatan menanam pohon secara mandiri dan lestari,” jelas Bupati madiun.

Lebihlanjut dijelaskan, bahwa Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia. Namun demikian masih dihadapkan pada persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan serta laju deforestasi yang tinggi

Ada 1,08 juta Ha per tahun akibat pembalakan liar, penjarahan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Banyaknya hutan kritis, bukit gundul, lahan kosong yang tidak terurus, lahan tegal/pekarangan terbuka, jalan gersang, tempat public dan tempat ibadah yang belum memiliki ruang hijau

Sedangkan Kapolwil Madiun Kombes Drs. Achmadi, SH, MAP menjelaskan, terjadinya bencana lingkungan tidaklah mendadak, tetapi melalui sebuah proses panjang dan kait mengkait yang kadang kita tidak sadar bahwa prilaku yang ternyata merusak lingkungan.

“Untuk itu perlu kesadaran dan terus menerus untuk senantiasa memperlakukan alam dengan segala isinya secara bijaksana, lestari, seimbang dan berkelanjutan,” Kata Kombes Drs. Achmadi, SH, MAP. Serta masih banyaknya lahan terlantar , kering dan kritis dan juga dampak pemanasan global serta masih kuatnya budaya menebang daripada budaya menanam.

Adapun tujuan gerakan ini untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pohon bagi kelangsungan hidup. Titik berat gerakan menanam pohon indonesia ini tidak saja menekankan penanaman sebagaimana gerakan penghijauan pada umumnya. Namun yang lebih penting adalah pada aspek pemeliharaan dan pengamanannya.

Bupati madiun mengharapkan masyarakat Kab. Madiun termotivasi secara sukarela selalu melakukan penanaman pohon melalui pemanfaatan setiap jengkal tanah yang dimiliki dengan menanami pepohonan. Khususnya buat anggota TNI/POLRI dapat menjadi contoh dan pelopor dalam upaya pelestarian lingkungan. [dio]

Di Kabupaten Madiun Personil Bersertifikat Terbatas

“Perlunya peningkatan kemampuan personil dimasing-masing SKPD,” tegas Hari Sasetyo Kepala BKD kabupaten Madiun.

Madiun, RM. Untuk menghindari kesalahan maupun permasalahan dalam pengadaan barang/jasa, diperlukan SDM aparatur yang tinggi. Dan Pemkab Madiun berusaha untuk
meningkatkan mutu SDM dikalangan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Peningkatan mutu SDM ini dengan melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang diikuti 100 peserta. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan kerja sama Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta dan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun Hari Sasetyo, bahwa maksud dilaksanakannya pelatihan dan ujian sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan personil dimasing-masing SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

Agar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta bertujuan untuk meningkatkan jumlah personil pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan juga untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bupati Madiun H. Muhtarom menyampaikan bahwa pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian barang/jasa pemerintah dilenggarakan dalam upaya peningkatan kualitas SDM aparatu. Utamanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

Sedangkan jumlah personil/pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersertifikat di Kabupaten Madiun sangat terbatas dan masih jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan ( masih sebanyak 5 orang-Red). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa untuk menambah personil yang dapat memiliki sertifikat.

Terkait dengan diselenggarakan kegiatan tersebut karena masih terdapat kecenderungan bagi para pengguna barang/jasa atau pejabat pembuat komitmen di masing-masing SKPD. Dengan menunda kegiatan pangadaan barang/jasa pada akhir tahun anggaran. Bahkan kadang dengan alasan keterbatasan waktu. maka kegiatan penggadaannya terpaksa dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan bisa bertentangan dengan peraturan yang ada.

Bupati Madiun mengharapkan agar masing-masing peserta dapat mengetahui dan selanjutnya mamatuhi segala aturan proses kegiatan pengadaan barang/jasa. Sehingga tidak ada lagi kecenderungan timbulnya keengganan dari para aparatur pemerintah daerah untuk menerima kepercayaan sebagai pejabat pembuat komitmen.

Atau pejabat pelaksana teknis kegiatan dan panitia pengadaan barang/jasa karena belum memahami dengan sepenuhnya peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang/jasa serta adanya kekhawatiran berurusan dengan para penegak hukum apabila terdapat kesalahan dalam mengambil keputusan. [dio]

Guru Harus Berkualifikasi

Bupati Madiun menyerahkan piagam penghargaan


Madiun, RM. Sekarang sangat dibutuhkan guru yang benar-benar mempunyai skill atau berkualifikasi untuk menghasilkan mutu pendidikan. Agar dapat memberikan pembelajaran pada murid yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik pula.

Seperti yang disampaikan H. Muhtarom, sudah menjadi kesadaran pemerintah kalau tidak ada guru, berarti tidak ada pendidikan. ”Hanya dengan sentuhan guru profesional yang bermartabat, terlindungi, dan sejahtera anak- anak bangsa akan menerima pembelajaran yang mendidik dan bermutu,” kata H. Muhtarom dihadapan para guru saat mengikuti upacara memperingati HUT PGRI (25/11) lalu.

Dalam peringatan Hari Guru Nasional kali ini diharapkan memiliki makna penting, karena pemerintah tengah berupaya menghadirkan guru yang profesional. Dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, perlindungan bagi para guru sebagai implikasi UU no 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .

Juga diharapkan untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa. Dimana guru memegang peran terpenting di dalamnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas .

Lebih lanjut Bupati Madiun menyampaikan bahwa dengan sertifikasi profesi guru sebagian dari standarisasi kompetensi guru secara nasional. Dan pemerintah akan memberikan tunjangan profesi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru, baik guru negeri maupun swasta .

Dengan pemberian tunjangan profesi tersebut diharapkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, harkat dan martabat, serta perlindungan guru dapat ditingkatkan secara bertahap. Sehingga para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional .

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga berkenan menyerahkan piagam penghargaan kepada guru dan perintis penggerak PAUD (pendidikan anak usia dini-Red) yang berprestasi. Adapun guru dan perintis penggerak PAUD yang berprestasi diantaranya Anim Hadi Susanto, SPd guru SMAN 1 Geger (salah satu dari 3 guru Indonesia dalam Regional Innovative Teacher di Vietnam) dan peraih medali perak pembuatan media berbasis TIK Tingkat Nasional .

Abdul Hakim, SPd guru SMPN 1 Dolopo (Pemakalah konferensi nasional matematika XIV, Juara Harapan III Lomba Tulis Puisi Matematika Tingkat Nasional serta Penulis opini guru pada radar madiun sebanyak 7 kali)

Proya Santosa, SPd guru SMAN 1 Dolopo (juara I lomba opini guru SMA), Drs. Aminuddin, MPd guru SMPN 2 Balerejo (juara I lomba opini guru SMP), Sri Wahyuni, SPd guru SDN Bangunsari 02 Dolopo (juara I lomba opini guru SD). Isnarti, SPd guru TK Ds Sawahan (juara I lomba Opini guru TK) dan Titik Margawati SPd, MPd wakil ketua Forum PAUD Kab Madiun (perintis dan penggerak PAUD) serta Drs. Suparno guru SMPN 4 Saradan (Penata gending jawa).

Ditempat terpisah Slamet Riyadi Kasubdin Diklusepura Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menjelaskan untuk 2008 dalam peringatan hari guru nasional ini sengaja tidak dilakukan kegiatan apapun. Tetapi dipusatkan hanya pada upacara yang diikuti seluruh guru di kabupaten Madiun. ”Ini juga atas usul dari para guru sendiri jadi kami hanya mengikuti saja,” jelas Slamet Riyadi pada Radar Minggu. [dio]

WARTAWAN LAGI REPRESING

MEJENK DONK. Wartawan yang biasa ngepos di Kabupaten Madiun, lagi represing dibeberapa kota di jawa tengah (15/11) 2008 dan bahkan juga ingin difhoto.

TANAM 12 RIBU POHON

Bupati Madiun bersama Wakil Bupati

MADIUN. Kegiatan penanaman pohon adalaj sebagai aksi nyata penyelamatan hutan dan sumber air. Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Perhutani KPH Madiun telah menyelenggarakan Pencanangan Pembuatan Hutan Untuk Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang berlokasi Sendang Lawe Desa Ketandan Kec. Dagangan di areal Petak 82 RPH Sareng KPH Madiun, Kamis (13/11).

Dengqan lahan seluas 4,5 ha ini telah disiapkan 12.200 bibit bermacam-macam diantaranya jenis tanaman kayu cepat tumbuh (fast Growing) seperti sengon, trembesi dan gamelina. Serta jenis tanaman buah durian, nangka, blimbing, sukun, mlinjo, mangga dll.

”Ini dilakukan untuk penyelamatan sumber air Sendang Lawe yang selalu memancarkan air jernih sepanjang tahun dan dapat diminum,” kata H. Muhtarom Bupati madiun. Disamping itu diharapkan kawasan sendang lawe juga dapat dikembangkan untuk arena out bond, camping dan desa wisata. Hingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. [dio]

Kerusakan DAS Meningkat

MADIUN. Dengan datangnya musim hujan ini dan antisipasi bencana alam. Ini dikarenakan sudah sering terjadinya bencana alam baik tanah longsor maupun banjir. Untuk itu Pemkab Madiun mengajak dunia usaha dan masyarakat serta penegakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan siklus higralogi pada Daerah Ailran Sungai ( DAS ). Sehingga keandalan sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitas hingga masih dapat terkendali.

Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Madiun H. Iswanto saat (10/11) membuka Sosialisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air ( GN-KPA ). Bahwa sumber daya air merupakan kebutuhan vital dan faktor penting dalam lingkungan hidup. Maka masalah kritis yang perlu diselamatkan sehingga menjadi hal yang mutlak untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan sumber daya air.

”Kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan serta pencemaran kualitas air beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, ini merupakan indikasi telah terjadi gangguan pada daerah aliran sungai,” tegas H. Iswanto.

Dan ini bisa disebabkan karena pertumbuhan penduduk atau penciutan area dan kerusakan hutan. Serta kerusakan lahan Daerah Aliran Sungai yang semakin meningkat. Sehingga menimbulkan bahaya banjir, tanah longsor, sedimentasi, dan kekeringan hingga membuat kualitas air semakin merosot akibat pencemaran limbag padat.

Dikatakan pula, bahwa kurangnya kemitraan antar sektor pembangunan antara pemerintah dan dunia usaha serta antar pemerintah dan mayarakat yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan manfaat sumber daya air. Untuk itu Pemkab. Madiun berupaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air. Yang diantaranya melalui pembangunan waduk kedungbrubus dan rencana pembangunan waduk kresek hingga dikharapkan mampu menampung kelebihan air. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan air irigasi pada musim kemarau serta menekan penurunan permukaan air tanah. [dio]

56 MOTOR UNTUK PLKB

MADIUN. Untuk mendukung kelancaran tugas dilapangan bagi para penyuluh keluarga berencana. Bupati Madiun H. Muhtarom, menyerahkan 56 kendaraan operasional dinas untuk para koordinator PLKB dan Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB ).

Dengan diserahkannya kendaraan (sepeda motor) tersebut, Bupati berharap kepada petugas penyuluh keluarga berencana mampu menjalankan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya juga dikatakan, bahwa pembangunan ekonomi tidak akan banyak berarti apabila laju pertumbuhan penduduk juga tidak terkendali. Baik itu disebabkan olah adanya kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Oleh karena itu seluruh komponen dapat bekerjasama untuk saling bersinergi sehingga kedepan di Kab. Madiun pertumbuhan penduduk dapat seimbang.

“Dulu kita sering dengar bahwa banyak anak banyak rejeki, tetapi untuk sekarang sudah tidak tepat lagi," kata H. Muhtarom. Justru dengan banyak anak akan menimbulkanh banyak persoalan. Baik menyangkut biaya kehidupan, pendidikan maupun dengan kebutuhan sehari-harinya.

Dan sekarang masyarakat sendiri sudah sadar akan pentingnya keluarga berencana, karena dengan program keluarga yang direncanakan justru memudahkan masyarakat untuk mengatur perekonomian dalam rumah tangga,” tambah Bupati Madiun.

Untuk itu perlunya program keluarga berencana dijadikan sebagai program prioritas dalam pembangunan daerah serta diperhatikannya keluarga miskin yang rentan memiliki angka kelahiran tinggi. [dio]

BENARKAH UAN SEBAGAI KRITISNYA PENDIDIKAN

MADIUN, RM.
Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian. Serta memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan dan metode pembelajaran. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi. Dengan demikian evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Informasi tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan
hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama sekali.

Ujian akhir nasional (UAN) merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan pemerintah. Ini merupakan bentuk lain dari Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) yang sebelumnya dihapus. Tetapi benarkah UAN merupakan alat ukur yang sesuai untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan sampai dimana dapat diukur tingkat ketercapaian tujuan pendidikan.


UAN dan Permasalahannya

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan UAN sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan UAN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas.

Selain itu UAN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah. UAN berfungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

UAN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkn pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting. Walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting. Benarkah bahwa matematika, IPA dan Bahasa Inggris merupakan tiga mata pelajaran yang paling penting.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem evaluasi dalam bentuk UAN dapat menjawab semua informasi yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Juga apa dapat memberikan informasi tentang keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa dapat menjawab tingkat kreativitas dan kemandirian peserta didik.

Dapatkah UAN menjawab sikap demokratis anak atau memberikan semua informasi tentang tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut.Evaluasi seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan tingkat pendidikan, mampu memberikan informasi tentang sejauh mana kesehatan peserta didik.

Serta mampu memberikan tiga informasi penting yaitu penempatan pada level belajar yang mana seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak frustasi. Juga berkaitan dengan apakah anak sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya dan berkaitan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh anak.

UAN yang dilakukan hanya dengan tes akhir pada beberapa mata pelajaran tidak mungkin memberikan informasi menyeluruh tentang perkembangan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan.
Pendidikan harus dapat kesinambungan antara tujuan, fungsi, dan bentuk ujian agar mendapatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. [dio]

IBADAH HAJI

MADIUN, RM.
lbadah haji merupakan ibadah dalam rangka memenuhi rukun Islam ke lima yang pada hakekatnya adalah ibadah fisik spiritual yang terencana dan terprogram. Oleh karena itu dalam melaksanakan ibadah haji diperlukan kesiapan fisik, mental, sosial sejak di tanah air, di perjalanan, saat melaksanakan kegiatan ibadah hingga kembali ke tanah air.

lbadah fisik selama perjalanan spiritual mi merupakan faktor yang memperberat beban jasmani sehingga dapat menimbulkan stress dan keadaan ini semakin berat bagi mereka yang kondisi fisiknya sudah menurun atau sakit. Dengan status gizi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi jamaah calon haji dalam menghadapi stress selama menunaikan ibadah haji.

Dalam syariat Islam makan merupakan ibadah, oleh karena itu sudah seharusnya jamaah calon haji menerapkan cara makan yang baik dan benar. Berkaitan dengan hal tersebut, agar memakan makanan yang halal dan baik dan saat makan dan minum rezeki yang diberikan Allah, bahkan Rasulullah S.A.W tidak pernah mencela makanan.

Dengan begitu, jamaah calon haji dianjurkan untuk mengkonsumsi yang mencukupi kebutuhan dan aman bagi kesehatan serta sesuai dengan kondisi tubuhnya. Disamping itu pula agar mencoba semua makanan yang dihidangkan dan mensyukurinya sebagai karunia Allah.Jamaah calon haji harus menyadari pentingnya mempersiapkan status gizi yang baik, sejak jamaah calon haji berniat untuk menunaikan ibadah haji. Dengan niat dan tekad yang mantap jamaah calon haji Insya Allah akan mampu menerima perubahan lingkungan yang akan dihadapinya.

Agar mampu menjalankan setiap kegiatan ibadah haji tanpa kelelahan yang berarti, jamaah calon haji perlu makan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Untuk maksud tersebut jamaah calon haji perlu dibekali pengetahuan tentang gizi antara lain melalui kegiatan penyuluhan gizi yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Penyuluhan gizi ditekankan pada kebiasaan makan yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi tubuh dan mengacu pada gizi seimbang, sejak sebelum menunaikan ibadah haji dan selama berada di tanah suci, hingga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat

Disamping itu penyuluhan gizi juga ditujukan untuk menerapkan diet bagi jamaah calon haji yang menderita penyakit yang memerlukan penanganan diet. Karena ada beberapa penyakit yang sering kali dijumpai dan memerlukan pananganan diet seperti halnya Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan saluran pencernaan. [dio]

Perangkat Desa Demo

MADIUN, RM.
Untuk kedua kalinya perangkat desa yang tergabung dalam persatuan perangkat desa (Parade) Kabupaten Madiun melakukan demo di DPRD yang ada di Kota Caruban. Ada sekitar 200 perangkat desa (6/11) yang datang ke gedung rakyat tersebut sekitar pukul 09.30.

Mereka datang dengan menggunakan 3 truk dan beberapa puluh sepeda motor. Para pendemo langsung melakukan orasi dengan membacakan beberapa tuntutan, mereka juga membawa spanduk ukuran kecil dari kertas. Spanduk tersbut diantaranya bertuliskan, Dewan jangan jadi penjilat, APBD untuk rakyat, Revisi Perda dan masih banyak.

Setelah beberap menit melakukan orasi di halaman gedung DPRD, 13 orang perwakilan perangkat diajak masuk ruangan rapat untuk melakukan dialog. Mereka diterima Anang Dwi Ketua Komisi A bagian hukum dan pemerintahan dan Suprapto Ketua Komisi C atau anggaran. Juga ikut mendampingi beberapa anggota perwakilan rakyat, diantaranya Supriadi, Bondan dan Danang.

Sedangkan dari Eksekuitf diwakili Darsono Asisten Pemerintahan dan Hadi Sutikno Kabag Pemerintahan Desa. Dihadirkannya eksekutif ini oleh pimpinan DPRD dikarenakan demo ini sudah kedua kalinya.

“Karena ini kedua kalinya maka eksekutif kita undang sekalian agar dapat mendengarkan langsung serta dapat menampung aspirasi perangkat ini,” jelas Anang saat memimpin dialog dengan para pendemo. Disamping itu diharapkan eksekutif agar dapat menyampaikan jawaban atas tuntutan mereka.

Adapun tuntutan mereka diantaranya bantuan biaya Pilkades (Pemilihan Kepala Desa-Red) ditanggung Pemerintah Kabupaten Madiun melalui APBD. “Agar tidak membebani Kandidat terlalu berat,” kata Dimyati koordinator parade. Karena selama ini biaya pilkades setiap desa hanya mendapatkan bantuan yang sama dari Pemkab Madiun sebesar Rp. 5 juta melalui APBDes. Dan pada 23 november tahun ini di kabupaten brem akan berlangsung pilkades dibeberapa desa.

Sedangkan Darsono menyampaikan bahwa sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri bahwa bantuan biaya pilkades tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab. “Karena bantuan tersebut diperkenankan hanya sebagai stimulan atau pendorong saja,” jelas Darsono kepada para perwakilan perangkat tersebut. Sedangkan penganggaran biaya pilkades kewenangannya hanya pada panitia pilkades di desa setempat.

Akhirnya setelah beberapa jam dilakukan dialog, para perangkat desa bisa menerima dengan beberapa catatan yang harus menjadi pembahasan pada APBD 2009 nanti. Diantaranya bantuan APBD Kabupaten pada biaya pilkades dilakukan variatif, dengan melihat besar kecilnya penduduk desa. Agar desa yang berpenduduk besar menerima bantuan dengan nilainya tidak sama dengan desa yang berpenduduk sedikit.

Disamping itu harus ada juklak dan juknis jelas yang mengatur soal anggaran pilkades agar pembiayaan benar-benar efektif. setelah selesai melakukan dialog para pendemo keluar dari gedung Dewan dengan tertib tetapi tetap mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Kabupaten Madiun. [dio]

Peningkatan Produktifitas Jagung

Wakil Bupati Madiun H. Iswanti saat memanen jagung

MADIUN, RM.
Kabupaten Madiun adalah daerah pertanian yang potensial dengan didukung lahan yang luas dan pengaiaran yang cukup. Selain sebagai penghasil padi yang mendukung stok beras nasional, juga sebagai penghasil jagung sesuai dengan letak geografisnya.

Wakil Bupati Madiun H. Iswanto (29/10) bersama kelompok tani melaksanakan panen jagung di Ds. Bacem Kec. Kebonsari dengan lahan seluas 100 ha. Telah dijelaskan, bahwa pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Madiun memiliki nilai strategis. Karena menyangkut komuditas pokok dan kebutuhan pangan masyarakat serta menyangkut lapangan pekerjaan sekitar 60 % dari jumlah penduduk.

”Oleh karena itu sektor pertanian memerlukan perhatian dan keseriusan dalam kebijakan pembangunan” tegas H. Iswanto. Sehingga pembangunan pertanian tidak hanya mengejar produksi dan produktifitas yang tinggi. Melainkan juga mengupayakan agar kesejahteraan masyarakat petani dapat meningkat. Dengan meningkatkan akses petani dalam informasi teknologi pertanian, membuka komunikasi timbal balik. Serta penguatan modal dan memberikan fasilitas lain agar masyarakat petani memperoleh kemudahan.

Selanjutnya juga disampaikan Kadin Pertanian Tanaman Pangan Ir. Wijanto Djoko Poernomo, ”Perkembangan tanaman jagung di Kabupaten Madiun setiap tahun mengalami peningkatan,” jelas Wijanto. Hal ini terlihat dari perkembangan tanaman jagiung pada 2006 dengan luas 6.795 ha pada 2007 menjadi 6.815 ha (meningkat 0,29 persen).

Sedangkan 2006 luas panen ada 6.810 Ha menjadi 6.819 ha pada tahun 2007, ada peningkatan 0,13 persen. Sedangkan produktifitas pada tahun 2006 sebesar 58,36 kw/ha pipilan kering menjadi 58,45 kw/ka pipilan kering di tahun 2007 ( naik 0,1 persen ). Produksi pada tahun 2006 sebesar 39.743,16 ton pipilan kering pada tahun 2007 sebesar 39.857,06 ton pipilan kering sehingga mengalami peningkatan 0,29 persen.

Untuk peningkatkan produktivitas jagung, Pemkab Madiun pada 2008 ini memberikan bantuan benih jagung (BLBU) 750 kg dengan lahan seluas 50 Ha pada empat kelompok. Dan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu 80.625 kg seluas 5.375 ha pada 1.303 kelompok.

Di kabupaten ini, tanaman jagung merupakan tanaman prioritas yang terus dikembangkan, karena jagung sebagai bahan makanan ternak. Dan bahan baku industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam sektor ini juga didukung APBD untuk pengadaan alat atau mesin pertanian serta perbaikan jaringan irigasi. [dio]

Implementasi Reproduksi Remaja

Para peserta dengan seksama mendengarkan pemaparan dari narasumber


MADIUN, RM
Karyawati dilingkungan Pemkab Madiun bisa merasa lega, yang khususnya berusia 30 sampai 50 tahun. Karena pemkab setempat telah memberikan pelayanan secara gratis untuk pemeriksaan papsmear kepada 400 karyawati. Sedangkan tempat untuk pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Darah (RSD) Kabupaten Madiun yang Lokasinya ada di Caruban.

Pelaksaan pemeriksaan papsmear secara gratis ini merupakan salah satu program proritas dari Kabupaten Madiun dan juga untuk menuju Indonesia sehat 2010. Seperti halnya yang disampaikan Direktur RSD Kabupaten Madiun Drs. Aries Nugroho, M.Kes “Bahwa pelaksanaan kegiatan Papsmear ini untuk mencapai Kabupaten Madiun sejahtera 2013,” jelasnya..

Untuk pelaksanaan ini telah melibatkan Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Umum dan Bidan dari RSD setempat. Papsmear ini akan dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pengambilan sample, hasilnya akan diberikan kepada sasaran dan direncanakan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pengobatan apabila diperlukan. “Kegiata pemeriksaan papsmear ini bekerjasama dengan PT. Askes Cabang Madiun,” ujar Aries.

Pelaksaan kegiatan ini juga didukung TP PKK Kab. Madiun serperti yang disampaikan Wakil Ketua TP PKK Hj. Fatimah Sukiman. Bahwa kegiatan ini salah satu program pembangunan Kab. Madiun dalam bidang kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Termasuk pegawai di lingkup Pemkab. Madiun. Juga perlu untuk diperhatikan,” papar Hj. Fatimah.

Juga disampaikan bahwa penyakit kanker masih menjadi penyebab kematian yang utama di Indonesia. Termasuk kanker payudara dan kanker leher rahim yang menyerang kaum perempuan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanker, juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penemuan dan pengobatannya.

Sedangkan penyebab terjadinya kanker belum dapat diketahui dengan pasti. Namun demikian dampak dari kemajuan teknologi dapat disimpulkan timbulnya dari berbagai macam polusi. Juga prilaku yang menyimpang, pola makan dan lainnya ditengarai merupakan pemicu terjadinya kanker.

Diharapkan masyarakat harus waspada secara dini adanya kanker, tidak perlu ada rasa takut. Karena semakin dini ditemukan gejala, semakin besar angka keberhasilan dalam enyembuhan kanker, tambahnya Dan papsmear wajib dilakukan oleh perempuan usia subur secara teratur setahun sekali, untuk dapat mendeteksi adanya kanker leher rahim. [dio]

PEMERIKSAAN PAPSMEAR GRATIS

Aries Noegroho Direktur RSD

MADIUN, RM.
Karyawati dilingkungan Pemkab Madiun bisa merasa lega, yang khususnya berusia 30 sampai 50 tahun. Karena pemkab setempat telah memberikan pelayanan secara gratis untuk pemeriksaan papsmear kepada 400 karyawati. Sedangkan tempat untuk pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Darah (RSD) Kabupaten Madiun yang Lokasinya ada di Caruban.

Pelaksaan pemeriksaan papsmear secara gratis ini merupakan salah satu program proritas dari Kabupaten Madiun dan juga untuk menuju Indonesia sehat 2010. Seperti halnya yang disampaikan Direktur RSD Kabupaten Madiun Drs. Aries Nugroho, M.Kes “Bahwa pelaksanaan kegiatan Papsmear ini untuk mencapai Kabupaten Madiun sejahtera 2013,” jelasnya..

Untuk pelaksanaan ini telah melibatkan Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Umum dan Bidan dari RSD setempat. Papsmear ini akan dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pengambilan sample, hasilnya akan diberikan kepada sasaran dan direncanakan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pengobatan apabila diperlukan. “Kegiata pemeriksaan papsmear ini bekerjasama dengan PT. Askes Cabang Madiun,” ujar Aries.

Pelaksaan kegiatan ini juga didukung TP PKK Kab. Madiun serperti yang disampaikan Wakil Ketua TP PKK Hj. Fatimah Sukiman. Bahwa kegiatan ini salah satu program pembangunan Kab. Madiun dalam bidang kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. “Termasuk pegawai di lingkup Pemkab. Madiun. Juga perlu untuk diperhatikan,” papar Hj. Fatimah.

Juga disampaikan bahwa penyakit kanker masih menjadi penyebab kematian yang utama di Indonesia. Termasuk kanker payudara dan kanker leher rahim yang menyerang kaum perempuan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanker, juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penemuan dan pengobatannya.

Sedangkan penyebab terjadinya kanker belum dapat diketahui dengan pasti. Namun demikian dampak dari kemajuan teknologi dapat disimpulkan timbulnya dari berbagai macam polusi. Juga prilaku yang menyimpang, pola makan dan lainnya ditengarai merupakan pemicu terjadinya kanker.

Diharapkan masyarakat harus waspada secara dini adanya kanker, tidak perlu ada rasa takut. Karena semakin dini ditemukan gejala, semakin besar angka keberhasilan dalam enyembuhan kanker, tambahnya Dan papsmear wajib dilakukan oleh perempuan usia subur secara teratur setahun sekali, untuk dapat mendeteksi adanya kanker leher rahim. [dio]

BARIS Meraih 53 Persen

Kebakaran Pasar Besar Tidak Mengganggu Pelaksanaan Pilkada

MADIUN,RM.
Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang dilaksanakan kamis (23/10) lalu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Bahkan ini telah menepis isu yang beredar akan terjadi permasalahn yang akan mengganggu pelaksanaan pesta demokrasiini.

Hanya saja sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tepatnya jam satu dini hari telah terjadi kebakaran ditengah kota brem ini. Kebakaran yang meludeskan pasar besar Kota Madiun ini tidak sempat mengganggu pelaksanaan pilkada tersebut.

Sedangkan hasil sementara dalam pemilihan tersebut pasangan Komit dengan calon dari incumbent yaitu Walikota Kokok Raya hanya meraih 22.683 suar atau 25,90 persen. Lalu pasangan Baris dengan calon walikotanya Bambang Irianto meraih 46.785 suara atau 53,43 persen.

Sedangkan urutan berikutnya pasangan Hayo mendapatkan 5.036 suara (5,75 persen) dan pasangan Wangi mendapatkan 5.302 suara atau 6,05 persen. Sedangkan pasangan dari indenvendent atau perseorangan yaitu Gawan mendapatkan 7.762 suara atau 8,86 persen.

Perolehan dari pasangan Gawan ini diluar dugaan para kandidat lain maupun publik Madiun. Karena pasangan ini tidak kelihatan kegiatannya tetapi masih dapat mengungguli perolehan dari Wangi dan Hayo.

Sedangkan hasil perolehan ini harus diterima oleh Kokok Raya yang sudah memimpin Kota Madiun selama satu periode ini. Dan opini dari masyarakat yang menghendaki pemimpin baru yang dapat memberikan perubahan.

Hasil perolehan pilkada tersebut untuk sementara masih menunggu penetapan dari KPU Kota Madiun. Dan sudah dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Pilkada ini dapat dilaksanakan hanya sekali putaran.

Dalam pelaksanaan pilkada ini dinilai banyak terjadi kesalahaan pendataan yang kurang akurat. Seperti halnya di TPS 06 (Tempat Pemungutan Suara-Red) Rejomulyo Kartoharjo terdapat 29 nama pemilih yang dobel. Dan diperkirakan ini juga terjadi di TPS yang lain sehingga akan dapat mengakibatkan penggelembungan suara. Tetapi ini juga dapat menimbulkan golput karena pemilih yang terdaftar ganda hanya memilih satu kali, sehingga yang satu dinilai tidak hadir.

Yang lebih menarik lagi ada kejadian yang terjadi pada pasangan dari Gawan. Karena Kus Hendrawan dapat dua surat panggilan dari TPS yang berbeda dan masalah ini juga sudah disampaikan kepada KPU setempat. Dan satu hari sebelum hari H petugas KPPS mengambil salah satu dari surat panggilan tersebut untuk dibatalkan. [dio]

GENERASI MUDA SEBAGAI PENERUS BANGSA

R.Sulistyo saat memberikan pengarahan

MADIUN, RM.
Dalam rangka memupuk dan meningkatkan rasa kebersamaan serta kegotong royongan antar generasi muda , Dinas Infokom Kabupaten Madiun menyelenggarakan sarasehan generasi muda . Dan ini merupakan salah satu eksistensi dari satuan kerja tersebut yang melihat pentingnya generasi penerus untuk kemajuan bangsa.

Sarasehan yang dilakukan dengan lesehan (21/10) ini untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda yang diikuti oleh LSM, generasi muda / pelajar dari Kecamatan Wungu, geger, Jiwan dan Kecamatan Madiun.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Madiun R Sulistyo SH.MSi menjelaskan bahwa kegiatan sarasehan ini untuk memupuk rasa kebersamaan generasi muda. Agar dapat mempertahankan bangsa dan Negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) .

Lebih lanjut disampaikan bahwa pada hakekatnya satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa, dalam era kemajuan jaman sekaraang ini sangat diperlukan persatuan sesama generasi serta mampu mempertahankan rasa kegotong royongan demi mewujudkan cita cita bangsa Indonesia . “Maka dengan itu didambakan generasi muda yang trampil, dinamis dan yang mampu mewujudkan rasa kebersamaan,” jelas Sulistyo pada para peserta..

Sebagai generasi muda yang juga sebagai generasi penerus bangsa hendaknya meningkatkan pengetahuan , ketrampilan dan kemampunan untuk mempersiapkan diri menyongsong tongkat istafet kepemimpinan bangsa dimasa depan. Dengan kesiapan generasi muda yang baik maka diharapkan dimasa datang apa yang diamanahkan oleh para pejuang bagsa tercinta ini dapat mewujudkannya .

Berkaitan dengan perkembangan jaman Kadin Infokom mengingatkan pada generasi muda hendaknya jangan mudah tergoda dengan ajakan ajakan yang akan membawa dampak negative pada dirinya maupun pada generasi muda pada umumnya. Terutama generasi muda harus mampu mewaspadai terhadap pengaruh narkoba, kebebasan sex dan penyakit AID. [dio]

PENGOBATAN MASSAL

Bupati Madiun H. Muhtarom saat melihat pasien

MADIUN, RM.
Untuk menuju 2010 Madiun maupun Indonesia sehat, beberapa hari lalu Pemkab melaksanakan pengobatan massal dengan gratis. Yang sesuai dengan rencana strategis pembangunan Kabupaten Madiun 2008 – 2013. Dimana pembangunan kesehatan merupakan salah satu program prioritas pembangunan dari Pemkab Madiun.
Pelaksanaan bakti sosial pengobatan massal ini dilakukan di daerah tepian hutan tepatnya di Desa Klangon Kecamatan Saradan (20/10). Pengobatan massal ini juga merupakan penajaman dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun. pelaksanaa kegiatan ini diikuti pejabat dinas terkait diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan PP dan KK, Direktur RSD Kab. Madiun, Muspika Kec. Saradan.
Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Buapti Madiun, bahwa pemerintah daerah akan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada keluarga yang kurang mampu.”Kegiatan ini untuk menuju Kabupaten Madiun sejahtera serta upaya turut mendukung program pemerintah dalam membantu masyarakat utamanya keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas H. Muhtarom.
Selain itu agar ada pemerataan dan mendekatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil atau tepian hutan. Dan salah satunya dengan wujud konkrit kegiatannya adalah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di tepian hutan.
Lebih lanjut Bupati Madiun mengingatkan kepada masyarakat dalam menghadapi datangnya musim hujan. “Perlu saya ingatkan bahwa saat ini musim tidak menentu, agar waspada terhadap bencana angin puting beliung, tanah longsor,” tuturnya. Disamping itu dalam musim penghujan agar masyarakat lebih waspada terhadap penyakit demam berdarah.
Untuk antisipasi wabah tersebut agar dilakukan upaya 3 M (menutup, menguras dan mengubur-Red) serta memanfaatkan sarana kesehatan yang ada seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes dsb. “Karena masalah kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dan masyarakat,” jelas H. Muhtarom.
Diharapkan peran aktif masyarakat melalui kader-kader kesehatan yang ada, untuk mewujudkan masyarakat Kab. Madiun yang mandiri untuk hidup sehat. Yaitu masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mengenali , mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi.
Pada kekesempatan tersebut juga diserahkan bantuan stimulant obat-obatan dasar antara lain obat penurun panas, maag, flu, batuk. Juga diserahkan bantuan operasional ntuk empat posyandu yang masing-masing posyandu menerima Rp. 350 ribu selain itu juga bantuan Posyandu Kit dan paket PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita yang kurang gizi. [dio]

Dua Anggota Fraksi Kena Sanksi

MADIUN, RM.
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun (16/10) juga membahas perubahan dalam susunan panitia musyawarah (panmus-Red). Keberdaan Bondan Kuncahyono dan Agung Budi Santoso (FPDIP) di dewan masih menunggu pergantian antar waktu (PAW).
Keberadaan kedua anggota dewan di dalam panmus telah diusulkan oleh partainya untuk diganti. Ini dilakukan karena mereka dianggap melanggar indispliner partai, sehingga harus menerima sanksi dari partai yang bersangkutan.
“Mereka sudah mengajukan pengunduran diri dari PDIP, karena keduanya telah menjadi bacaleg partai lain,” terang Restu Ketua DPC PDIP Kabupaten Madiun. Dilakukannya pergantian ini karena jelas Agung terdaftar bakal calon legeslatif (bacaleg) partai Gerindra untuk Kota Madiun dan Bondan bacaleg PNBK Kabupaten Madiun.
Agung saat dihubungi koran ini untuk klarifikasi tidak bersedia komentar. “Maaf mas saya no coment saja,” jelasnya melalui selulernya. Sebagai anggota dewan, keduanya masih aktif ngantor untuk menjalankan tugas sambil menunggu keputusan dari partai yang bersangkutan dan DPRD terkait statusnya tersebut.
Sedangkan H. Tomo Budi Harsojo Ketua DPRD mengatakan bahwa statusnya mereka masih aktif sebagai dewan. “Hanya saja keberadaannya didalam panmus dirubah atas usulan dari patainya,” ungkap Tomo pada Radar Minggu.
Permasalahan ini tidak hanya menimpa pada partai pimpinan Megawati, tetapi juga terjadi di Partai Demokrat. DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun sedang mengajukan tiga anggota fraksinya ke DPP Partai Demokrat Jawa Timur untuk diproses atas permasalahan yang sama. [dio]

Dinas Baru Setiap Tahun Harus Dievaluasi

MADIUN, RM.
Dengan disahkannya Perda SOTK maka akan ada dinas atau satker (Satuan Kerja-Red) yang akan dilebur dan digabungkan dengan dinas lain. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan sesama dinas yang serumpun.

Pengesahan perda ini sesuai amanat PP nomor 41 Tahun 2007 dan Permendagri nomor 57 Tahun 2008. lebih lanjut Fraksi Partai Golkar mempunyai harapan terhadap implementasi Raperda ini. Setelah difinitif, agar dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pemkab Madiun. Termasuk peningkatan kesejahteraan dan karier PNS sebagai unsur pelaksana Organisasi Perangkat Daerah.

Perda SO ini bilamana oleh Gubernur dinilai perlu dilakukan perubahan atas dasar tertentu, pihak DPRD tidak keberatan. “Kami siap-siap saja dan tidak keberatan untuk dibahas kembali. Asalkan semua sesuai dengan aturan yang ada,” kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun H. Tomo Budi Harsojo kepada Radar Minggu diruang kerjanya.

Fraksi ini mengharapkan SO yang ramping ini dapat berjalan efektif dan efisiensi agar mendapatkan hasil yang optimal dengan anggaran tertentu. Dan tak kalah penting mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah adalah menjadi wewenang Bupati.

Tetapi didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordiner oleh Sekda. “Dan bilamana ada penyelewengan anggaran atau wewenang, Bupati dapat melaporkan yang bersangkutan kepada polisi,” tegas Ketua DPD Golkar Kabupaten Madiun ini.

Apalagi sistem kerja dari Inspektorat (dulu Bawasda-Red) sudah berubah, karena bilamana ditemukan penyimpangan penggunaan keuangan dapat langsung dilaporkan ke Bupati tanpa harus melalui Sekda lebih dahulu.

Sedangkan Badan Ketahanan Pangan diharapkan dapat menjadi dolog daerah, sehingga mampu mempetakan lahan, hasil produksi dan kebutuhan pangan. Apalagi Kabupaten Madiun memiliki surplus pangan 150 ribu ton setiap tahunnya, dan sebagai penyumbang stok beras ditingkat nasional.

“Tetapi eronisnya pada musim paceklik rakyat malah harus antri membeli raskin,” tambah H. Tomo. Untuk itu FPG mengharap kepada Lembaga teknis yang baru dibentuk ini dapat meminit kinerjanya. Untuk mengoptimalkan kinerja dinas-dinas yang baru terbentuk, maka pimpinan DPRD meminta kepada eksekutif setiap tahunnya melakukan evaluasi pada dinas.


Agar dapat dilakukan pembenahan pada dinas yang kurang efektif dan juga dilakukan pada aparaturnya. Sehingga pelayanan pada masyarakat tetap berjalan optimal, efisiensi dan tranparan.
[dio]

SO Disahkan, Dinas Terpangkas

MADIUN, RM.
Setelah beberapa bulan terkatung-katung dan menjadi mimpi buruk para eksekutif, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Sunsunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Madiun telah selesai. Setelah disahkan dalam sidang paripurna DPRD setempat (16/10) yang disetujui oleh empat fraksi dalam pandangan akhir fraksi-fraksi.

Dalam pembahasan Raperda ini, sebelumnya sempat terjadi tarik ulur antara eksekutif dengan legeslatif selama lima bulan lebih. Dikarenakan eksekutif ngotot minta 14 dinas sedangkan legeslatif hanya menerima 9 dinas dan akhirnya disepakati 12 dinas.

Dari 17 dinas yang ada dilingkup Pemkab, maka ada 5 dinas yang akan dilebur atau dilikuidasi dengan dinas lain. Diantaranya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Koperasi UKM dan Dinas Sosial. Kemudian dari 19 lembaga teknis akan menyusut menjadi 12 lembaga teknis yang termasuk RSD (Rumah Sakit Daerah). Sedangkan untuk keberadaan kecamatan dan kelurahan tidak ada perubahan.

Meskipun mengalami perampingan, diharapkan dalam pelayanan terhadap masyarakat tetap maksimal. Karena pemerintah sekarang bermuara pada pelayanan masyarakat yang prima dan transparansi, pesan Ketua DPRD H. Tomo Budi Harsojo sebelum menutup sidang paripurna.

Setelah Perda SOTK disahkan, eksekutif akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dipertimbangkan atau peninjauan kembali. Apakah ada perubahan yang disesuaikan dengan keadaan kabupaten ini atau sudah dapat dilaksanakan.

“Kami akan tetap melaksanakan hasil kesepakatan ini, selain itu juga akan kami konsultasikan ke provinsi,” jelas Bupati Madiun H. Muhtarom usai sidang paripurna. Menurutnya, eksekutif wajib menyampaikan ke tingkat provinsi mengenai kesepakatan yang telah dihasilkan dengan legeslatif. -dio

SO Disahkan, Dinas Terpangkas

Jangan Tiru Kumpul Kebonya

KAKI-NINI. Setelah kumpul kebo selama 30 tahun, pasangan yang berbahagia ini akhirnya dapat menikmati keluarga sakinah setelah dinikahkan secara resmi oleh Pemkab Madiun dalam rangka Hari Jadi Madiun 2008. Semoga dapat membina keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah. Amien! Selamat ya kek…! nek…!

Perda Bumdes Tidak Terlaksana

“Padahal Perda tersebut menyedot anggaran APBD dan menyita waktu,” tegas Sampun Haddam Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun.

MADIUN - Walaupun Perda Bumdes (Badan Milik Desa) sudah terbentuk satu tahun lebih tetapi sampai sekarang belum dapat terlaksana. Seharusnya setelah ada dasar hukum itu dilanjut dengan pembentukan Bumdes sehingga dapat melakukan roda perekonomian di desa.

Seperti yang dilontarkan Sampun Haddam pimpinan DPRD Kabupaten Madiun beberapa waktu lalu. ”Setelah adanya perda tersebut tidak perlu diteruskan lagi dengan membuat perdes karena akan memakan waktu,” ujar Sampun pada Radar Minggu. Dengan adanya Bumdes diharapkan dapat berperan aktif dalam perekonomian rakyat secara langsung.

Sehingga saat memasuki musim tanam petani tidak bingung mencari pupuk, tinggal Bumdes menyediakan pupuk sekaligus menampung hasil panennya. Tetapi semua itu tidak lepas dengan peran serta dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Wakil rakyat dari PKB ini juga mengatakan bahwa kebijakan ekonomi itu harus flexibelitas. “Dan kita tidak harus membesarkan anggaran, tetapi harus mengoptimalkan anggaran tersebut,” jelas Sampun.

Juga tidak kalah pentingnya bilamana program maupun kebijakan Pemkab Madiun yang berhubungan dengan perekonomian rakyat dapat melalui Bumdes ini. Agar program pemerintah dapat terlaksana dengan kongkrit, selain itu juga untuk memberdayakan masyarakat desa.

“Saya harap untuk pemerintahan Bupati yang baru ini dapat melaksanakan perda yang sudah kita buat. Jangan terlalu berfokus pada proyek besar sehingga lupa dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Sampun. Karena bilamana pemerintah daerah nanti hanya mementing proyek jalan Tol Mojokerto – Sragen yang akan menyedot anggaran APBD yang besar, maka program perekonomian rakyat akan tersisihkan.

Saat disinggung mengenai belum terbentuknya perda tentang SO (Struktur Organisasi) bahkan tertundanya sidang paripurna pembahasan yang sudah dijadwalkan pada 13 agustus lalu. Sampun menjelaskan tentang SO ini tinggal fraksi-fraksi melihatnya dari sisi efisiensi atau normatif.

“Seharusnya masing-masing komisi melakukan koordinasi dengan mitra kerjanya untuk mencari masukan. Dan saya kira kalau 14 dinas itu terlalu besar, idealnnya itu 12 dinas sudah cukup,” tegasnya. Ini disampaikan atas bandingan dengan daerah lain walaupun fraksinya secara bulat mendukung usulan eksekutif.

Untuk diketahui bahwa dua fraksi besar di DPRD Kabupaten Madiun yaitu FPDIP dan Fraksi Golkar menolak usulan eksekutif perda tentang SO. Sedangkan yang menerima FPD dan FPKB, ini diberikan karena pimpinan kedua partai tersebut duduk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Madiun. [dio]

SSN Disuntik Subsidi

Peningkatan mutu pendidikan harus dilengkapi sarana dan prasarana.
-o H. ISWANTO, Wakil Bupati Madiun o-

MADIUN - Untuk mendukung pengembangan SSN (Sekolah Standart Nasional) telah sediakan dana pendamping yang dianggarkan Rp. 90 sampai Rp.120 juta untuk setiap sekolah. Dengan diberikan tambahan anggaran tersebut agar dapat mengembangkan sekolah sesuai yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kreterianya.

Pada 2008 ini, bantuan subsidi atau blockgrant pengembangan SSN melalui dana dekonsentrasi (APBN). Sedangkan untuk Kabupaten Madiun ada 20 SD, 7 SMP dan 4 SMA yang telah lulus dari ferivikasi sebagai SSN. Dari data yang dihimpun Radar Minggu, dikabupaten ini sudah ada lembaga yang telah merintis SBI (Sekolah Berstandart Internasional) utamanya jenjang SMP. Diantaranya SMPN 1 Geger, SMPN 1 Mejayan dan SMPN 1 Dolopo.

Sementara untuk jenjang SMA belum ada karena SMA atau Sekolah Kategori Mandiri yang ada baru berjalan dua tahun yaitu SMA 1 Geger. Sementara syarat untuk menuju SBI harus minimal tiga tahun Kategori Mandiri. Pelaksanaan program ICT Online sebagian telah terlaksana di 31 lembaga namun masih terkendala oleh faktor letak geografis dan sarana prasarana yang membutuhkan biaya cukup besar.

Lalu peningkatan mutu pendidikan yang menuju pendidikan berstandart nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mengharapkan agar para pendidik dapat melaksanakan program yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Para pendidik harus kreatif, inovatif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari,” jelas Sumardi Kepala Dinas Pendidikan kepada guru yang yang hadir adalam acara halal bi halal.

Sedangkan H. Iswanto Wakil Bupati Madiun sangat mendukung program Dindik setempat karena sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dan diharapkan dukungan sepenuhnya dari para pendidik untuk mensukseskan pendidikan yang sudah menjadi program daerah.

”Maka untuk peningkatan mutu pendidikan harus dilengkapi juga dengan sarana prasarana pendidikan,” jelas H. Iswanto. Disamping itu sertifikasi guru diberbagai jenjang, peningkatan pendidikan ketrampilan serta pengentasan pendidikan sembilan tahun, tambahnya. [dio]

Pasar Murah

MADIUN - Setiap menjelang Lebaran, dipasaran semua harga sembako naik dratis. Untuk membantu para warga miskin dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1429 H, Pemkab Madiun telah menggelar pasar murah yang diadakan disetiap kecamatan.

Sedangkan kebutuhan sembako yang disediakan antara lain, gula, minyak goreng, minyak tanah, beras, telor, mie instan, sirup dan kue lebaran. Selain itu, Tim PKK telah menyediakan pakaian yang layak pakai dengan harga terjangkau.

“Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan dapat membantu dan meringakan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khususnya dalam menyambut Lebaran ini,” jelas H. Muhtarom Bupati Madiun.

Pembelian di pasar murah ini hanya melayani yang membawa kupon, karena kupon tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Untuk harga beras dapat dibeli dengan Rp. 3.800 per kg, gula per kg dijual Rp. 4.500 dan telor Rp.12.500 per kg.

Mitan (Minyak tanah) yang dipasaran sekarang mencapai lima ribu per liternya, disini hanya dijual Rp. 2.500 per liter.

Selain itu, Pemkab Madiun juga telah memberikan bantuan ke beberapa Ponpes (Pondok pesantren) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Untuk masing-masing mendapatkan satu juta rupiah dan untuk SLB ditambah bingkisan disesuaikan dengan jumlah murid. [dio]

Pengangguran Di Kabupaten Madiun Mencapai 45 Ribu

MADIUN - Jumlah pengangguran di Kabupaten Madiun yang diperkirakan mencapai 45 ribu orang merupakan beban dan permasalahan yang berat. Maka atas dasar tersebut, Pemkab Madiun menempatkan sektor tenaga kerja menjadi salah satu program prioritas dari lima sektor prioritas lainnya.

Sampai sekarang telah diupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasaan kesempatan, serta penempatan tenaga kerja didalam maupun diluar negeri melalui antar kerja lokal, antar daerah dan antar kerja antar negara.

Permasalahan ini disampaikan Bupati Madiun H. Muhtarom saat menerima Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat (18/9).

Pengiriman TKI keluar negeri mendapatkan perhatian besar dari Pemkab Madiun sebagai satu program prioritas. Pada 2007 TKI asal Kabupaten Madiun mencapai 2.453 dam 2008 sampai juli mencapai 1.606 orang yang merata di Malasyia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Timur Tengah.

Para TKI ini telah menyumbangkan devisa yang cukup besar dan ditambah jumlah remittance Kab. Madiun 2007 sebesar Rp.11.725.031 US dolar atau kurang lebih Rp. 111,4 milyar. Tetapi masih ada kendala dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri, dengan terbatasnya permintaan dan rendahnya kualitas calon TKI selain adanya calo dan TKI illegal.

Sehubungan hal ini, Bupati Madiun berharap agar kerjasama dengan BNP2TKI lebih ditingkatan dalam peningkatan kuantitas maupun kualitas. Termasuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri serta penanganan kasus-kasusnya.

Sedangkan langkah yang sudah diambil adalah dengan kerjasama PJTKI yang mempunyai Job Order disektor formal serta memberikan bantuan kredit lunak kepada calon TKI.

Sedangkan Moh. Jumhur menjelaskan bahwa satu orang TKI suda berarti mengurangi jumlah angka pengangguran. Dan ini berarti pula juga sudah membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Untuk menghindari praktek percaloan, BNP2TKI akan membangun tempat pelatihan sampai ditingkat desa. Sehingga para calon TKI sudah siap untuk ditempatkan kerja dengan sempurna dan mendapatkan perlindungan yang baik.

Lembaga ini juga akan melakukan pengawasan dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penyelesaian masalah dan sumber pembiayaan. Serta dari pemberangkatn sampai pemulangan, peningkatan kualitas TKI, kulitas penempatan TKI dan peningkatan kesejahteraan TKI. [dio]

Tidak Hadir, Ratusan Siswa Tidak Lulus

MADIUN - Ratusan peserta ujian kesetaraan program paket B (setara SMP) dan C (setara SMA) yang digelar Diknas Kabupaten Madiun tidak lulus. Berdasarkan pengumuman paket B (4/8) dan hasil ujian paket C. Beberapa waktu lalu, sebanyak 131 siswa dinyatakan belum berhasil mengantongi ijasah program paket.

Karena rata-rata siswa yang tidak lulus ini tidak hadir saat pelaksanaan ujian digelar. Mereka yang tidak lulus program tersebut rinciannya 44 peserta dari 453 peserta paket B formal yang tidak hadir dan 9 peserta tidak lulus.

Dari regular (Murni siswa paket-Red) total 111 peserta, yang tidak lulus 27 dan 1 peserta tidak hadir. Sedangkan untuk paket C yang formal dari 79 peserta, yang tidak lulus 2 dan yang tidak hadir 3 peserta. Dari regular ada 257 peserta yang t5idak lulus 54 siswa dan yang tidak hadir 18 siswa.

Kendati demikian, Diknas setempat mengharapkan bagi yang tidak lulus tidak putus asa. “Bagi yang tidak lulus bisa mengikuti ujian paket tahap kedua UNPK yang akan dilaksanakan bulan november,” jelas Slamet Riyadi Kasubdin PLS Diknas Kabupaten Madiun pada Radar Minggu.

Juga disampaikan bahwa selama ini Diknas sudah membantu para siswa untuk bisa mengikuti ujian tersebut. Hanya saja masih kurangnya kesadaran dari para peserta sehingga saat ujian paket digelar masih banyak peserta yang tidak hadir, kata Slamet Riyadi. [dio]

Apresiasi Siswa Dalam Kesenian

MADIUN - Seni budaya tradisional masih mendapatkan dihati masyarakat dan bahkan siswa. Seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Madiun berusaha menanamkan secara dini kepada para siswa untuk dapat mendalami kesenian selain mata pelajaran.

Pekan seni pelajar digunakan sebagai ajang untuk saling mengadu ketrampilan siswa ekspresinya dalam kesenian. Agenda ini sebagai program pengembangan kesenian dan budaya untuk kesenian di usia dini.

“Disamping itu juga untuk peningkatan kreatifitas siswa dalam seni budaya dan siswa juga dapat mengapresiasikan budaya dalam bentuk apapun. Yang penting tidak meninggalkan nilai budayanya,” ujar Ismono Kasubdin Kebudaya Diknas Kabupaten Madiun.

Dalam pengolahan ekspresi seni oleh siswa tidak meninggalkan koridor sopan santun dan susila. Dan dengan kesenian diharapkan siswa bisa mendapatkan penghasilan yang nantinya dapat membantu orang tua.

Untuk mendukung dalam pengembangan seni budaya ini, Diknas juga melakukan pelatihan kesenian bagi guru yang berprestasi ke provinsi atau sanggar tari dan semua dibiayai oleh Diknas. Sedangkan untuk pelatihan maupun sarana prasarana kesenian disetiap sekolah dapat diambilkan dari BOS, kata Ismono. Dalam pengembangan program ini, Pemkab Madiun telah memberikan kesempatan seluas-luasnya.

Dalam pekan seni pelajar tingkat sekolah dasar (SD) diambil penyaji terbaik untuk karawitan dan dongkrek. Untuk SMP karawitan dan tetembangan sedangkan SMA teater dan musikalisasi puisi (puisi diiringi musik) dan yang pasti harus bermuatan Mulok (muatan lokal).

Penyaji terbaik untuk SD telah diraih SDN I Sidorejo Kec. Wungu yang tahun sebelumnya juga peraih pertama untuk seni dongkrek. Atas keberhasilan ini, tiga penyaji terbaik mendapatkan piagam dan uang pembinaan.

Laif Fendrik siswa kelas enam SDN I Sidorejo ini merupakan pemain kendang terbaik yang dimulai sejak kelas tiga. Anak dari Kasini ini, memang lahir dari keluarga seni karena ketemu ibundanya sama Sarjono juga dalam pentas seni. Hanya saja, Laif ditinggal wafat oleh bapaknya sejak satu tahun yang lalu. Sehingga siswa ini harus membantu ibunya dengan ikut pentas (ngamen) pada grup kesenian. Walaupun sangat mencinta kesenian, Laif tidak meninggalkan belajarnya. [dio]

Dewan Pangkas Usulan Eksekutif

“Ini semua untuk efisiensi anggaran APBD dan tidak mengurangi dalam melayani masyarakat,”
-o SUBARI dari FPDIP o-

MADIUN - Usulan Eksekutif dalam penyusunan draf SO (Struktur Organisasi) yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Madiun, dipangkas hampir separuhnya. Dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, FPDI Perjuangan yang didukung Fraksi Golkar menolak usulan eksekutif. Dan kedua fraksi ini sudah membahas bersama untuk mengegolkan usulan Dewan menjadi perda.

Dalam pengajuan eksekutif didalam draf raperda SO ada 14 dinas,3 asisten, 6 badan, 4 kantor, 1 inspektor dan 1 RSD. Tetapi oleh dua fraksi besar tersebut hanya diterima 8 dinas, 2 asisten, 6 lembaga tehnis, 5 bagian da 2 staf ahli.

Pernyampaian dari FPDIP ini didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dengan tidak sedikitpun mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Bukan semata karena unsur senang dan tidak senang terhadap kepemimpinan pemerintah daerah.

Sehingga penataan organisasi benar-benar efisiensi dan rasional sesuai dengan kebutuhan an kemampuan daerah. Juga memperhatikan beberapa prinsip yang diantarany, ramping strutural multi fungsi, menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata. Serta mempertegas fungsi lini dan staf juga menghindari tugas dan fungsi yang tumpang tindih.

“Kalau memang eksekutif tidak bisa menerima usulan legislatif, bisa kita konsultasikan bersama-sama ke Jakarta,” jelas Subari. Disamping itu, fraksi pimpinan Megawati ini telah diintruksikan oleh DPP PDI Perjuangan untuk mengawal pembuatan perda SO ini.

Pernyataan ini didukung Fraksi Partai Golkar dan frkasi ini menyadari bahwa raperda ini tergolong berat dan gawat. Juga ditegaskan agar penempatan pejabat didalam organisasi perangkat daerah harus tepat. Agar the right man on the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dan jauhkan dari sifat like and dislike (suka dan tidak suka) terhadap personilnya. Bahkan mengusul kepada Ketua Dewan agar meminta bantuan kepada lembaga audit untuk melaksanakan auditing kepada pengelola APBD.

JAWABAN BUPATI
Dalam permasalahan pembahasan raperda ini, H. Muhtarom Bupati Madiun menjelaskan bahwa berdasarkan PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah perampngan tersebut tidak bisa diterapkan. Karena besaran struktur organisasi perangkat daerah yang disarankan tidak dapat mewadahi perumpunan urusan dalam bentuk dinas maupun lembaga tehnis. Serta tidak sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah Kabupaten Madiun.

Karena pada dasarnya raperda yang diusulkan tersebut telah menyesuaikan prinsip miskin struktur kaya fungsi. Dan bilamana besaran perangkat daerah dimaksud diperkecil lagi, maka akan menyulitkan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga akan berdampak terhadap pelayanan masyarakat, jelas Muhtarom.

Sedangkan sesuai Permendagri nomor 57 tahun 2007 , Satpol PP tidak masuk dalam penataan organisasi perangkat daerah. Karena telah diatur tersendiri berdasarkan PP nomor 32 tahun 2004 dan Perda Kabupaten Madiun nomor10 tahun 2006.

Muhtarom juga menyampaikan, akan dilakukan peningkatan kredibilitas dan kapabilitas terhadap aparatur guna mendapatkan yang lebih profesional. Sedangkan penerapan budaya kerja telah dilaksanakan Pemkab Madiun secara simultan setiap tahun.

Dan dibentuknya kelompok budaya kerja dilingkungan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah-Red) untuk mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja. Pembahasan raperda ini akan dilanjutkan kembali (13/8) sidang paripurna pada pandangan akhir fraksi di Gedung DPRD. [dio]