Bupati Harus Berani Buat Gebrakan Pendidikan

Sampun Haddam

MADIUN. Kurang berkembangnya sektor pendidikan di Indonesia, secara umum disebabkan salah satunya karena sistem pendidikan yang kurang tepat. Seperti yang disampaikan Sampun Haddam Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Jawa Timur.

Diantaranya, masih terbelenggunya lembaga pendidikan atau sekolah dengan kurikulum yang digunakan. Karena selama ini pemerintah masih menggunakannya secara menyeluruh tanpa melihat kondisi lingkungan disekolah.

"Harus ada kurikulum yang berbeda antar sekolah disesuaikan dengan potensi dilingkungan sekolah tersebut. Dan yang penting tidak meninggalkan kompetensi dasarnya," kata Sampun. Contohnya, Kabupaten Madiun adalah daerah pertanian dan tidak harus didirikan sekolah pertanian. Tetapi cukup mengarahkan pada siswa bidang pertanian untuk menggunakan fasilitas pertanian yang dimiliki pemerintah daerah.

Anggota Fraksi PKB ini menambahkan, bahwa dibutuhkan keberanian Bupati Madiun untuk membuat gebrakan sistem pendidikan dan tidak monoton menggunakan kurikulum yang umum. Disamping itu selama ini kepala sekolah kurang berani untuk menggunakan dan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Dengan berbasis sekolah, maka lembaga pendidikan akan dapat lebih berkreativitas. "Beri kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri. Tetapi bukan hanya hasil nilai yang tinggi, itu nanti malah akan membelenggu siswa," cetusnya. Karena masing-masing siswa mempunyai skill yang berbeda.

Lebih lanjut juga disampaikan, bahwa bea sisiwa tidak harus diberikan pada siswa miskin seperti yang selama ini diterapkan. Tetapi juga harus diberikan pada siswa yang berprestasi atau berbakat. "karena selama ini yang kami lihat, masyarakat berlomba-lomba miskin hanya untuk mendapatkan itu," tutur Sampun.

Menyoroti mengenai Grand Design, Sampun menilai bahwa itu hanya sebagai rel untuk peningkatan pendidikan. Tetapi program itu harus dipayungi Perda bukan UU, tetapi tidak menyalahi UU yang diatasnya. Hanya saja program tersebut dinilai belum ada yang membedakan kurikulum secara umum, tetapi masih dalam makro.

Harus ada strategi yang menciptakan peningkatan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak harus bentuk perguruan ringgi. Di Kabupaten Madiun alokasi anggaran untuk pendidikan menyedot APBD sampai 47,8 persen atau sebesar 380 miliar termasuk gaji guru dan tenaga pendidikan. Maka diharapkan harus ada pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik, kata Sampun mengakhiri perbincangan dengan Radar Minggu. [dio]

GRAND DESIGN PENDIDIKAN

Sumardi : Sebagai Upaya Peningkatan akuntabilitas dan pencitraan publik

Madiun, RM.
Dalam rangka pengembangan maupun usaha peningkatan mutu pendidikan, harus disusun program yang tepat dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Agar program pendidikan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat terarah.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bersama komponen yang terkait menyusun Grand Design Pendidikan menuju tahun 2025. Karena, ini dianggap penting sebagai arah dan panduan pengembangan pendidikan ke depan. Disamping itu juga sebagai dokumen perencanaan jangka panjang (Long Term Planning-Red).

Seperti yang disampaikan Sumardi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Bahwa penyusunan ini sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang komprensif, sehingga dapat menghasilkan program yang dapat meningkatkan pendidikan. Dan dengan grand design ini, diharapkan dapat menjadi warna programnya provinsi maupun pusat yang sinergis.

“Ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan pada anak usia sekolah dalam meningkatkan dan pengembangan pendidikan, aklak serta sosial,” jelas Sumardi. Apalagi dengan dukungan dari masyarakat yang kuat, program ini akan menjadi suatu kebutuhan.

Diluar pendidikan, program ini juga meliputi ketrampilan, bakat dan sosial budaya sebagai perimbangan keberhasilan program. Juga dsampaikan bahwa program ini tidak akan membelenggu sekolah, karena akan mengimbangi kebutuhan atau potensi sekolah. “Tidak akan mengikat sekolah, bahkan dalam perkembangannya akan dilakukan evaluasi setiap semester,” kata Ketua PGRI Kabupaten Madiun pada wartawan.

Dalam penyusunan ini, Dindik didampingi Unesa (Universitas Negeri Surabaya) sebagai konsultan. Maksud dan tujuannya, sesuai kondisi dan perkembangan IPTEK, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Dengan memperhatikan IPTEK, perdagangan bebas, persaingan global maupun regional yang dihadapi, tambah Sumardi.

Sementara itu H. Muhtarom Bupati Madiun menjelaskan bahwa pendidikan adalah skala prioritas dua setelah pertanian. Yang didukung alokasi dana APBD mencapai lebih 30 persen bila digabungkan dengan gaji guru.

“Pengelolaan pendidikan harus dititikberatkan pada kiprahny, untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Baik dari segi konteks, masukan, proses, keluaran maupun dampaknya,” jelas Bupati Madiun. Sedangkan untuk memperbaiki kondisi pendidikan, Pemkab Madiun memerlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan. Yang sesuai dengan rencana, visi dan misi Kabupaten Madiun.

Dalam UU no. 20 tahun 2003 telah menetapkan sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Serta peningkatan tata kelola, ketahanan budaya melalui pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Serta harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi. [dio]

Dewan Panggil Panitia

Anang Dwi Sujatno


Madiun, RM.
Perekrutan atau test CPNS yang sudah berlangsung bulan lalu, bahkan hasilnya juga sudah diumumkan. Tetapi masih banyak hal yang menjadi pertanyaan para anggota DPRD Kabupaten Madiun.

Sebagai pihak pengontrol, DPRD yang khususnya Komisi A belum menerima laporan dari penyelenggaraannya. Baik dari BKD maupun dari panitia. “Karena kami belum menerima surat laporan hasil pelaksanaannya,” tegas Anang Dwi Sujatno Ketua Komisi A pada Radar Minggu.

Selama ini DPRD merasa ketinggalan informasi terkait dengan test CPNS sehingga tidak bisa menjelaskan pada masyarakat maupun publik. Karena dari pihak penyelenggara belum pernah menyampaikan hasilnya.

Maka pada (6/1) DPRD memanggil panitia utnuk rapat kerja atau hearing agar dapat menjelaskan keseluruhannya. Dalam raker tersebut, Mansyur anggota komisi A mempertanyakan banyaknya yang lulus peserta dari jawa tengah. Termasuk mengenai banyaknya cadangan yang dalam porsi PNS jelas tidak ada.

Sementara itu Hari Sasetyo Kepala BKD yang termasuk panitia menjelaskan bahwa peserta dari provinsi tetangga itu lulus karena nilainya baik. Soal ada indikator kebocoran soal dari rekanan yang kebetulan dari jawa tengah (Polines-Red), pihak panitia tidak tahu menahu.

Sedangkan sesuai surat perintah Bupati Madiun, akan ada pengumuman yang kedua, dan pengumuman ini akan dilakukan setelah dilaksanakan pemberkasan. Mengenai yang cadangan, akan diisikan bilamana ada peserta yang lulus mengundurkan diri. “Sedang yang mengundurkan diri harus disertai dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan,” jelas Hari Sasetyo. Peserta yang mau mengundurkan diri, diberi batas waktu sampai pada 15 januari.

Mengenai Polines sebagai rekanan, Hari menambahkan bahwa dari beberapa rekanan yang hadir pada saat pemaparan hanya Polines dan UI. Akhirnya panitia memutuskan Polines yang lulus sebagai rekanan karena menggunakan sistem acak dan memakai stiker.

Setelah menerima penjelasan dari panitia, komisi tetap bertekad memantau sampai proses yang terakhir. “Kami akan tetap mengawal proses ini sampai selesai,” kata Anang politisi PDI Perjuangan usai rapat kerja. [dio]