Sumardi
MADIUN. Masih banyaknya warga yang buta aksara merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan selain program pemerintah yang lain. Seperti di Kabupaten Madiun, ada ribuan buta aksara yang perlu diselesaikan. Untuk menuntaskan permasalahan tersebut, pemerintah daerah setempat telah melakukan program KF (Keaksaraan fungsional)sesuai dengan program pemerintah pusat.
Sesuai data yang diperoleh Radar Minggu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Pada 2008 ada 3.333 warga belajar atau WB untuk usia diatas 45 tahun, yang terbagi 2.800 ditingkat dasar dan 533 ditingkat lanjutan. Dan dilakukan oleh kelompok penyelenggara yang diantaranya PKK, Aisyiah, Muslimat, Persatuan Ponpes dan PKBM (Pusat kegiatan belajar masyarakat).
Seperti yang disampaikan Sumardi Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Madiun melalui Adi Winarto Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Bahwa dari sejumlah itu, tersebar di 15 kecamatan dan Kecamatan Geger urutan teratas sebanyak 934 wb, Karee 410 dan terendah Jiwan 60 wb. Untuk tingkat dasar proses belajar ditempuh selama 6 bulan, tingkat lanjutan 3 bulan dan tingkat mandiri 3 bulan.
Sebanyak warga buta aksara tersebut, laki-laki hanya 20 persennya atau sebanyak 645 orang. Adi Winarto menambahkan, untuk jumlah warga belajarnya dalam pelaksanaan setiap tingkatan itu disesuaikan dengan kuota yang diberikan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur.
“Saat ini kita baru menginjak pada tingkat dasar dan lanjutan dan mudah-mudahan untuk tahun ini sudah bisa masuk pada tingkat mandiri,” jelas Adi Winarto. Setelah itu para warga belajar akan mendapatkan Sukma (Surat keterangan melek Aksara-Red)I sampai III sesuai tingkatannya. Dan selanjutnya dapat meneruskan ke pendidikan kesetaraan atau paket A.
Program KF ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN dan setiap kelompok penyelenggara mendapatkan Rp. 4 juta selama 6 bulan. Selain untuk biaya operasional belajar juga termasuk Rp. 200 ribu honor tutor setiap bulan. Pada 2009, ada 20 kelompok penyelenggara yang mendapatkan bantuan dari APBD yang keseluruhannya sebanyak Rp. 142 juta. Sekarang sudah ada 409 tutor yang dipilih sendiri oleh penyelenggara.
“Memasuki tingkatan mandiri perlu adanya peningkatan SDM pada pendidiknya, tetapi kita masih terbentur dengan anggaran,” kata Adi pada koran ini. Dan diharapkan dari pemerintah dapat menambahkan anggaran lagi untuk alokasi kegiatan ini. Pada tahun 2006 – 2007, sesuai perintah Gubernur Jawa Timur penggarapan buta aksara ini hanya untuk usia 15 sampai 45 tahun. Selanjutnya diteruskan untuk usia diatas 45 tahun dan pada tingkatan lanjutan serta mandiri. [dio]
