Upaya Meminimal Kerusakan Dalam Pemilu

MADIUN. Pemilihan Umum (Pemilu) atau pemilihan caleg tinggal satu bulan lagi dan suasana sudah amat dirasakan disemua daerah termasuk di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Disetiap sudut jalan sudah dipenuhi panji - panji partai maupun gambar calegnya. Bahkan muncul sebutan baru yaitu ponari (Pohon menari-nari-Red).

Sudah banyak caleg (Calon Legislatif) turun kebawah untuk menggalang pendukungan dalam pemilu nanti dengan harapan mendapatkan suara terbanyak agar dapat duduk dikursi DPRD. Karena dengan sistem pemilu sekarang, bukan hanya bersaing antar partai tetapi sudah bersaing antar caleg dalam internal partai.

Sehingga dikhawatirkan akan membuat suasana dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini akan lebih panas lagi. Dalam keadaan apapun, Bupati Madiun H. Muhtarom mengharapkan kepada semua partai maupun masyarakat dapat menjaga Kabupaten Madiun kondusif dan aman.

Juga disampaikan, bahwa untuk 2009 ada dua agenda nasional yang harus dilaksanakan. Yaitu Pemilu Calon anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan dua agenda ini harus dipersiapkan secara mantap sehingga dapat terlaksana sesuai harapan.

Salah satu adalah dengan upaya Pemerintah untuk memberikan pengertian dan informasi terkait dengan sistem dan cara pelaksanaan Pemilu 2009 ini karena pelaksanaannya tidak sama dengan Pemilu yang sebelumnya.

Dalam pemilu nanti dengan cara mencontreng nama atau gambar Partai dengan ukuran gambar lebih besar dan nama calon anggota legislatif yang banyak. Maka perlu dilakukan sosialisai agar mampu mengurangi angka kesalahan dan pada akhirnya suara rusak dapat diminimalisir.

"Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia agar terwujud system politik nasional yang demokratis," jelas H. Muhtarom. Untuk itu perlu adanya pembangunan politik dengan program perbaikan struktur politik, peningkatan kualitas proses politik dan program pengembangan budaya politik.

Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas infrastruktur politik sebagai wahana penyalur aspirasi demokrasi, mengembangkan komunikasi dan konsultasi. Serta koordinasi terhadap semua kekuatan bangsa dalam pengembangan demokrasi dan semangat kemitraan kerja.

Ini disampaikan H. Muhtarom saat menerima Edy Purwinarto Kepala Bakesbang Prop. Jawa Timur dan Arif Budiman Ketua KPUD Jawa Timur (18/2). Kedatangan para pejabat ini untuk mencanangkan Gerakan Nasional Sosialiasai Pemilihan Umum Tahun 2009.

Adapun maksud dan tujuan selain untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, juga untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Satker, Camat. Juga kepada Kades/Kakel, Ketua Parpol, Caleg, Organisasi Masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam pemilu nanti. [dio]

Perbaikan Sarana Pendidikan

Madiun. Untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan maka Pemkab Madiun juga berusaha melengkapi dan membenahi sarana prasarananya. Karena permasalahan ini dianggap sebagai salah satu penunjang dari proses belajar mengajar.

Sesuai dengan program pembangunan di kabupaten ini, bahwa pendidikan merupakan salah satu dari sector program prioritas. Seperti yang disampaikan H. Muhtarom Bupati Madiun (11/2) saat peresmian gedung SDN Garon 02 Kecamatan Balerejo.

“Ini untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun, maka kita perlu merehap gedung yang sudah rusak,” jelas H. Muhtarom. Sedangkan pelaksanakan rehabilitasi gedung SD/MI ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan dana sharing APBD II Pemkab. Madiun.

“Rehap gedung ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari system manajemen berbasis sekolah,” tutur Bupati Madiun. Sebagai bentuk alternative pengelolaan sekolah untuk desentralisasi pendidikan, yang ditandai adanya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada kepala sekolah dan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Dengan cara demikian diharapkan sekolah dan masyarakat mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi terhadap fasilitas sekolah serta bertanggungjawab atas gedung tersebut. Karena diperlukan peran dari masyarakat untuk ikut bertanggungjawab demi kemajuan pendidikan. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai standart kelulusan pada semua lembaga pendidikan.

Sedangkan Sumardi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa pada 2008 ini untuk rehabilitasi gedung SD/MI dari APBN mendapatkan Rp.18.409.000.000. Untuk dana pendamping dari Pemkab. Madiun sebesar Rp.2.091.000.000,. Ini diperuntukkan rehabilitas 82 SD/MI, yang masing-masing lembaga tersebut menerima Rp.250.000.000.

Dan diharapkan pada 2009 ini untuk pelaksanakan perehabilatas gedung sekolah sudah selesai, sehingga sudah tidak ada lagi gedung yang rusak. Sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, harap Sumardi. [dio]