MADIUN. Pelantikan Walikota dan wakil Walikota Madiun terpilih, Bambang Irianto dan Sugeng Rismiyanto di Gedung Graha Baktu Praja, Rabu (29/4) diwarnai aksi demo.
Sekitar 50 warga Kota Madiun yang mengatas namakan Forum Rakyat Madiun Menggugat (FRMM) melakukan aksi demo di Alun-Alun dan perempatan Tugu Kota Madiun. Mereka menolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih, yang tengah dilantik oleh Gubernur Jatim, Sukarwo.
Alasan penolak pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang baru. Karena dinilai saat pemilihan Walikota Madiun yang lalu banyak terjadi kecurangan. Sedangkan panitia pengawas setempat tidak tegas dalam memberikan tindakan, kata Firman Koordinator Aksi.
Dia menilai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang baru adalah cacat hukum, karena dilakukan tidak sesuai dengan tahapan pemilihan kepala daerah yang benar.
Dan banyak sekali ditemukan dugaan kecurangan pilkada yang melawan hukum. Salah satu di antaranya adalah dugaan kasus politik uang maupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Namun meski diketahui banyak kecurangan, para lembaga penyelenggara pilkada, seperti KPU dan panwas terkesan setengah hati untuk menindaklanjuti.
Massa memulai aksinya dari Alun-Alun Kota Madiun, lalu bergerak menuju perempatan Tugu. Namun sesampai di lokasi Tugu, massa dilarang mendekati gedung Graha Bakti Praja oleh petugas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Madiun yang berjaga-jaga di sekitar lokasi.
Dan massa akhirnya hanya berorasi di sekitar perempatan Tugu. Dan setelah puas menyalurkan aspirasinya, massa akhirnya kembali ke Alun-Alun Kota Madiun, sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib. [dio]
Kamis, 30 April 2009
GUBERNUR JATIM LANTIK WALIKOTA MADIUN
MADIUN. Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Rabu (29/4) melantik Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang digelar pada tanggal 23 Oktober lalu.
Pasangan yang dilantik di gedung Graha bakti Praja adalah pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto (BARIS). Pada pemilihan walikota lalu diusung oleh Partai Partai Demokrat koalisi dengan Partai Golkar. Dengan demikian pasangan tersebut berhak memimpin Kota Madiun untuk lima tahun mendatang.
Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Madiun H. Tarmadji Budi Harsono, bahwa pengangkatan pasangan walikota terpilih dan pemberhentian bagi walikota yang lama sesuai dengan SK dari Menteri Dalam Negeri. Dan SK tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto.
Menurut dia, dengan adanya pelantikan walikota baru untuk periode 2009-2014. Maka Walikota untuk periode 2004-2009 yaitu Kokok Raya resmi diberhentikan dengan hormat setelah habis masa baktinya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengatakan, dengan dilantiknya pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto. Maka pasangan tersebut punya kewajiban untuk melaksanakan visi dan misi yang telah dijanjikan pada saat masa pencalonan. Jika tidak dilaksanakan masyarakat berhak untuk menagih janjinya.
Dan juga ada beberapa hal pokok yang secara serius harus dilaksanakan oleh pasangan terpilih. Di antaranya adalah lahan yang semakin berkurang untuk pembangunan, masalah air bersih yang baru dimanfaatkan 80 persen warga Kota Madiun. Disamping itu juga mengenai kesehatan, kemiskinan serta fasilitas pemakaman umum.
Selain itu permasalahan yang harus dibenahi di Kota Madiun adalah, penurunan indeks daya beli tahun 2008. Karena jika dibanding tahun sebelumnya, yakni 70,8 persen pada tahun 2007 yang hanya mencapai 50, 15 persen di tahun 2008.
Penurunan daya beli ini diperkirakan imbas dari kebakaran Pasar Besar Madiun pada Oktober lalu. Selain itu, juga belum adanya perhatian pada industri kecil yang kesulitan dalam hal modal, pemasaran, dan sumber daya manusia, kata Gubernur.
Menurut Sukarwo, dengan dilakukannya sumpah jabatan dihadapan seluruh muspida, anggota DPRD kota dan masyarakat Kota Madiun. Maka Walikota dan wakil Walikota Madiun harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor yang harus segera dibenahi adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM).
Karena semua program bisa berjalan dengan baik jika SDM yang ada bisa dipertanggung jawabkan. Untuk peningkatan SDM maka pimpinan eksekutif harus meningkatkan sistem pendidikan masyarakatnya, tambah Sukarwo.
Dan masih ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu jalinan komunikasi dengan masyarakat. Dikarapkan agar walikota terpilih bersedia membuka ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat. [dio]
Pasangan yang dilantik di gedung Graha bakti Praja adalah pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto (BARIS). Pada pemilihan walikota lalu diusung oleh Partai Partai Demokrat koalisi dengan Partai Golkar. Dengan demikian pasangan tersebut berhak memimpin Kota Madiun untuk lima tahun mendatang.
Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Madiun H. Tarmadji Budi Harsono, bahwa pengangkatan pasangan walikota terpilih dan pemberhentian bagi walikota yang lama sesuai dengan SK dari Menteri Dalam Negeri. Dan SK tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto.
Menurut dia, dengan adanya pelantikan walikota baru untuk periode 2009-2014. Maka Walikota untuk periode 2004-2009 yaitu Kokok Raya resmi diberhentikan dengan hormat setelah habis masa baktinya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengatakan, dengan dilantiknya pasangan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto. Maka pasangan tersebut punya kewajiban untuk melaksanakan visi dan misi yang telah dijanjikan pada saat masa pencalonan. Jika tidak dilaksanakan masyarakat berhak untuk menagih janjinya.
Dan juga ada beberapa hal pokok yang secara serius harus dilaksanakan oleh pasangan terpilih. Di antaranya adalah lahan yang semakin berkurang untuk pembangunan, masalah air bersih yang baru dimanfaatkan 80 persen warga Kota Madiun. Disamping itu juga mengenai kesehatan, kemiskinan serta fasilitas pemakaman umum.
Selain itu permasalahan yang harus dibenahi di Kota Madiun adalah, penurunan indeks daya beli tahun 2008. Karena jika dibanding tahun sebelumnya, yakni 70,8 persen pada tahun 2007 yang hanya mencapai 50, 15 persen di tahun 2008.
Penurunan daya beli ini diperkirakan imbas dari kebakaran Pasar Besar Madiun pada Oktober lalu. Selain itu, juga belum adanya perhatian pada industri kecil yang kesulitan dalam hal modal, pemasaran, dan sumber daya manusia, kata Gubernur.
Menurut Sukarwo, dengan dilakukannya sumpah jabatan dihadapan seluruh muspida, anggota DPRD kota dan masyarakat Kota Madiun. Maka Walikota dan wakil Walikota Madiun harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor yang harus segera dibenahi adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM).
Karena semua program bisa berjalan dengan baik jika SDM yang ada bisa dipertanggung jawabkan. Untuk peningkatan SDM maka pimpinan eksekutif harus meningkatkan sistem pendidikan masyarakatnya, tambah Sukarwo.
Dan masih ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu jalinan komunikasi dengan masyarakat. Dikarapkan agar walikota terpilih bersedia membuka ruang publik untuk menampung aspirasi masyarakat. [dio]
ADD Dan Tunjangan Perangkat Sudah Dapat Dicairkan
MADIUN. Para perangkat di Kabupaten Madiun boleh merasa lega karena tunjangan penghasilan tetap yang ditunggu-tungu sudah dapat dicairkan. Minggu kemarin anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan perangkat sekisar Rp. 4,9 miliar lebih ini sudah dikirim oleh Pemkab Madiun ke rekening bendahara desa.
Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk 2.636 perangkat desa, yang masing-masing perangkat desa menerima Rp. 620 ribu setiap bulannya. Disamping itu besarannya tunjangan yang diterima ini tidak ada perbedaan antara Kepala Desa (Kades) dengan perangkatnya.
Hanya saja bagi Sekdes yang sudah PNS atau Kades yang berasal dari PNS atau TNI/Polri tidak menerima tunjangan tersebut. “Karena akan terjadi penghasilan ganda dan ini sudah sesuai dengan PP 72.” Jelas Hadi Sutikno Kabag Pemdes Kabupaten Madiun pada koran ini.
Sedangkan tunjangan ini diberikan setiap tri bulan dan ini dibayarkan untuk bulan januari sampai maret. “Kita menyampaikannya dalam setiap tri bulan, agar mudah dan disamping itu untuk penertiban dalam administrasi”. Tambah mantan Camat Mejayan.
Selain itu juga telah dikucurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) mulai (8/4) lalu dalam termin pertama. Dimana dalam pengucuran ADD ini dilakukan tiga termin, yang pertama 50 persen lalu 25 persen dan terakhir 25 persen.
Sedangkan besar kecilnya ADD disesuaikan dengan jumlah penduduk, taraf kemiskinan, PBB, luas desa dan kejangkauan desa dengan kota yang sesuai Perbup nomer 8 tahun 2009. Untuk penggunaan anggaran tersebut, 30 persen dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa dan sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
ADD yang terkecil Rp. 81,6 juta diterima desa Krajan Mejayan dan yang terbesar untuk desa Karee. Selanjutnya untuk setiap kelurahan rata-rata mendapatkan Rp. 30 juta. “Kami juga mengharapkan kepada kelurahan yang terlalu gemuk untuk tidak mengisi staff lagi,” imbau Sutikno.
Hadi Sutikno juga menambahkan bahwa perda tentang kelurahan harus ditata kembali. Termasuk mengenai tenaga yang sudah pensiun (Diatas 60 tahun-Red) yang masih digunakan, menjadi tanggungan kelurahan setempat. Juga mengenai staff yang belum PNS yang selama ini ada disetiap kelurahan agar didata ulang, jelasnya. [dio]
Anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk 2.636 perangkat desa, yang masing-masing perangkat desa menerima Rp. 620 ribu setiap bulannya. Disamping itu besarannya tunjangan yang diterima ini tidak ada perbedaan antara Kepala Desa (Kades) dengan perangkatnya.
Hanya saja bagi Sekdes yang sudah PNS atau Kades yang berasal dari PNS atau TNI/Polri tidak menerima tunjangan tersebut. “Karena akan terjadi penghasilan ganda dan ini sudah sesuai dengan PP 72.” Jelas Hadi Sutikno Kabag Pemdes Kabupaten Madiun pada koran ini.
Sedangkan tunjangan ini diberikan setiap tri bulan dan ini dibayarkan untuk bulan januari sampai maret. “Kita menyampaikannya dalam setiap tri bulan, agar mudah dan disamping itu untuk penertiban dalam administrasi”. Tambah mantan Camat Mejayan.
Selain itu juga telah dikucurkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) mulai (8/4) lalu dalam termin pertama. Dimana dalam pengucuran ADD ini dilakukan tiga termin, yang pertama 50 persen lalu 25 persen dan terakhir 25 persen.
Sedangkan besar kecilnya ADD disesuaikan dengan jumlah penduduk, taraf kemiskinan, PBB, luas desa dan kejangkauan desa dengan kota yang sesuai Perbup nomer 8 tahun 2009. Untuk penggunaan anggaran tersebut, 30 persen dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa dan sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
ADD yang terkecil Rp. 81,6 juta diterima desa Krajan Mejayan dan yang terbesar untuk desa Karee. Selanjutnya untuk setiap kelurahan rata-rata mendapatkan Rp. 30 juta. “Kami juga mengharapkan kepada kelurahan yang terlalu gemuk untuk tidak mengisi staff lagi,” imbau Sutikno.
Hadi Sutikno juga menambahkan bahwa perda tentang kelurahan harus ditata kembali. Termasuk mengenai tenaga yang sudah pensiun (Diatas 60 tahun-Red) yang masih digunakan, menjadi tanggungan kelurahan setempat. Juga mengenai staff yang belum PNS yang selama ini ada disetiap kelurahan agar didata ulang, jelasnya. [dio]
Penerima BLT Berkurang 31 RTS
Tampak Lansia sedang antri di Balai desa Sumberbening Kec. Balerejo untuk menerima BLT
MADIUN. Ada yang berbeda untuk proses penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) kali ini. Karena tidak lagi menggunakan kupon, penerima BLT cukup membawa lembaran dilengkapi bar code dan tanda tertentu.
Dalam daftar pengawasan pembayaran ini, pengadaannnya dilakukan oleh kantor pos. Sedangkan lembaran kertasnya dikirim ke desa masing-masing untuk diketahui Kepala Desa setempat.
Menurut Kabag Perekonomian Kabupaten Madiun Bambang Sulistyo Hadi, ini menjamin validasi penerima lebih terjamin dan tetap aman. “Lembaran ini berfungsi sebagai fasilitas bagi para penerima agar lebih tertib,” jelasnya sambil menunjukkan lembaran data penerima BLT.
Sedangkan teknis penyerahannya sama seperti tahun sebelumnya yang dilakukan oleh petugas kantor pos sebagai pihak yang berkompeten dalam pendistribusian. Pihak petugas kantor pos mulai 20 april – 25 april turun kedesa untuk menyerahkan uang tunai Rp. 200 ribu langsung kepada penerima.
“Ini dilakukan agar tidak terjadi antrian panjang di kantor pos, disamping itu juga untuk keamanan,” terang Bambang. Dimana setiap RTS menerima Rp. 100 ribu tiap bulannya dan setiap penyerahan juga dihadiri petugas dari BPS setempat.
Untuk Kabupaten Madiun pada 2009 ada 60.144 rumah tangga sasaran (RTS) yang bakal menerima anggaran kompensasi BBM. Dari tahun sebelumnya,warga miskin (gakin) penerima BLT dalam periode ini mengalami penurunan 31 orang. Penurunan ini disebabkan karena ada gakin yang meninggal atau pindah tempat.
Sementara seleksi penerima masih menggunakan pedoman data 2005 sekaligus dibandingkan dengan realisasi pembayaran BLT 2008. Akurasi data RTS ini disesuaikan dengan data base yang ada. Untuk melakukan verifikasi data, Pemkab Madiun masih menunggu petunjuk lebih lanjut, jelas Bambang. [dio]
Langganan:
Postingan (Atom)
