Daerah Belum Ada Kesiapan

Terkait Pemberlakuan FTA ASEAN CHINA


MADIUN. Persaingan pasar bebas yang sudah masuk ke Indonesia telah menyedot perhatian dari berbagai kalangan. Seperti halnya Free Trade Area (FTA) Asean China yang akan menjadi bahasan dalam Musyawarah Daerah I (Musda) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Musda GMNI ini dilaksanakan 6 – 7 Februari di Wisma Haji Kota Madiun yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo alumni GMNI dan sebagai keynote speaker. Orasi ilmiah juga akan disampaikan Sugiri Syarief Kepala BKKBN, Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat dan Pratomo Staf Khusus Mendagri.

Pelaksanaan Musda ini juga di hadiri 36 DPC GMNI, alumni GMNI se- Jatim dan semua pengurus DPD Jatim. Selain itu hadir pula dari kalangan LSM, Ormas, Akademis, parpol dan Bupati/Walikota se Karesidenan Madiun.

Menurut Indra Priangkoso ketua panitia Musda, juga sebagai konsolidasi organisasi termasuk pembentukan pengurus DPD GMNI masa bhakti 2010-2014. “Konsolidasi ini dilakukan untuk menjawab masalah kebangsaan yang sudah sangat mengkhawatirkan,” jelas Indra.

Penerapan FTA Asean China yang disepakati tahun 2002 akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ini nampak setelah diberlakukan januari 2010 dan dipasaran telah dibanjiri produk impor. Sehingga naiknya barang impor tidak hanya menjadi pesaing industri besar, tetapi juga menghimpit Usaha Kecil Menengah (UKM). Dan banyak UKM yang sudah gulung tikar karena tidak dapat menahan daya saing.

Juga disampaikan, saat ini setiap daerah belum ada kesiapan sehingga tidak tampak sikap dari masing-masing daerah. “Atau menganggap sebagai masalah nasional, sehingga daerah menggantungkan pada pemerintah pusat,” tutur Indra. Apalagi dalam mengahdapi FTA Asean China ini, dari aspek infrastruktur juga belum disiapkan.

Tingginya suku bunga bank di Indonesia yang mencapai 14 persen, sedang di Malasyia hanya 4 persen sudah mempengaruhi. Dan dampak pemberlakuan FTA ini sudah terasa di daerah, dengan merambahnya barang impor di swalayan maupun pasar tradisonal.

Untuk itu GMNI akan mengambil sikap dan merekomendasikan pada semua alumni GMNI, baik yang di eksekutif maupun legeslatif. Agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pada penguatan perekonomian yang pro rakyat. “Seperti pada konsep Trisakti yang dicetuskan Bung Karno,” tegasnya.

Karena dalam konsep tersebut telah dicantumkan pemikiran sang proklamator untuk menghadapi pasar global. Dengan berdaulat dalam politik, berdikari di ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemikiran Bung Karno ini sangat relevan dan dianggap dapat mengatasi system kapitalisme yang menindas negara-negara miskin. [dio]