Pembangunan Fisik Jelek, Kurangnya Pengawasan

MADIUN. Jeleknya mutu pembangunan fisik, membuat beberapa jalan di Kabupaten Madiun rusak berat dan menjadikan keresahan masyarakat. Bahkan menjadi sorortan semua fraksi di DPRD Kab. Madiun saat sidang paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2008 beberapa waktu lalu. Termasuk Fraksi PKB yang notabene H. Muhtarom Bupati Madiun sebagai Ketua DPC partai tersebut.

Bahkan fraksi ini menerima keluhan dari masyarakat dengan banyaknya ruas jalan yag rusak terutama di pedesaan. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas PU melakukan perbaikan. Agar tidak menimbulkan banyak korban dengan sering terjadinya kecelakaan.

Dengan kerusakan jalan tersebut disebabkan dalam pengerjaan pembangunan maupun perawatannya dengan kualitas tidak bagus. Dimungkinkan kurang ketatnya terhadap proses pengerjaan proyek, dari mulai proses tender sampai pengerjaannya.

Dan juga diharuskan dalam pelaksanaan fisik dapat menyesuaikan dengan time schedule yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam pengerjaan. Namun demikian masih banyak ditemukan adanya keterlambatan dalam pengerjaan. Fraksi PKB menekankan dalam pengawasannya diperketat agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran pembangunan fisik. Selain itu juga dipertanyakan mengenai temuan BPK, tentang tunggakan para pengguna dana revolving.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan selain itu juga mempermasalahkan minimnya lapangan kerja sehingga tidak sebanding dengan angka pencari kerja. Sedangkan keberadaan pasar darurat Caruban ada ketentuan batasan waktu kelayakan pakai. Untuk itu diharapkan segera direncanakan pembangunan pasar Caruban baru.

Sedangkan pembahasan 18 raperda yang akan dilakukan hari itu juga ditunda dan akan dilakukan pada hari selasa (9/6). Tertundanya pembahasan raperda yang mayoritas tentang retribusi ini, lebih dahulu akan dilakukan sinkronisasi antara eksekutif dengan legeslattif. Termasuk kunker semua anggota DPRD ke Jakarta selama tiga hari dengan tujuan Depdagri, Depkes, Dep PU dan Depdiknas. [dio]