DPRD Tekan PDAM Tingkatkan Pelayanan

Bupati Madiun dan Ketua DPRD meninjau instalansi pengelolaan air milik PDAM

MADIUN. Pembangunan Instalansi pengelolaan air (IPA) PDAM di daerah Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus bertambah. Sebelum adanya penambahan fasilitas ini, perusahaan air ini hanya mampu melayani 1.840 pelanggan. Dan setelah dioperasikannya IPA sudah dapat menjangkau 2.629 pelanggan di kecamatan Kare, Wungu dan Dagangan.

Sedangkan pembangunan IPA tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dengan mengalirkan air dari sumber sungai catur yang ada dilereng gunung wilis ke lokasi IPA dengan jarak mencapai 10 km, diharapkan mampu menjadi penyuplai terbesar kebutuhan air. Setelah operasinya fasilitas tersebut selanjutnya akan mampu melayani sampai 3.500 pelanggan, karena instalansi ini mampu menampung sumber air 60 l/dt.

Seperti yang diharapkan H. Tomo Budi Harsojo Ketua DPRD Kabupaten agar PDAM bisa meningkatkan mutu kualitas air. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan pada pelanggan atau masyarakat. Apalagi dengan penambahan anggaran sebesar RP. 5,6 miliar untuk pelunasan hutang PDAM, maka perusahaan daerah ini agar berpacu untuk pengembangan usaha. "Disamping itu kami berharap PDAM dapat mengembangkan usaha dengan memproduksi air kemasan sebagai produk asli Kabupaten Madiun," kata politisi Golkar pada Radar Minggu.

Sehingga keuntungan dari pengembangan usaha tersebut dapat menjadi subsidi pelanggan yang khususnya dari keluarga miskin. Walaupun dituntut menaikkan profitnya untuk komiditi, PDAM tidak mengesampingkan pelayanan sosialnya. Juga diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan air bersih sesuai dengan kebutuhannya saja, tambahnya.

Sedangkan pembangunan proyek PDAM tersebut, menelan anggaran sebesar Rp. 5,75 miliar. Yang berasal dari APBN Rp. 4,2 miliar, APBD Kabupaten Rp. 750 juta dan Rp. 800 juta dari PDAM. "Pembangunan fasilitas pengolahan air minum ini dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat akan penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga," Kata H. Muhtarom Bupati Madiun saat meninjau proyek tersebut.

Dengan begitu diharapkan kebutuhan air bersih pada masyarakat dapat terpenuhi dengan kualitas air yang baik. Dan diharapkan akan lebih banyak lagi yang dijangkau PDAM khususnya daerah yang krisis air bersih. Harapan adanya peningkatan pelayanan yang lebih baik juga disampaikan Riantini dari Dewan Pengawas PDAM, termasuk manajemen dan SDM nya. Sedangkan untuk pengembangan usaha, saat ini PDAM telah melakukan perintisan usaha produk air dalam kemasan, jelas Riantini pada koran ini. [dio]

Giliran Mantan Ketua DPRD Di PAW

MADIUN. Setelah beberapa minggu lalu dua anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Madiun di PAW (Pergantian antar waktu). Pada rabu (4/2) lalu telah dilakukan sidang paripurna digedung rakyat tersebut dengan agenda pelantikan empat anggota DPRD. Yang dipimpin langsung H. Tomo Budi Harsojo Ketua DPRD yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Madiun serta jajaran Muspida.

Karena setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.402 / 10 / 011 / 2009. Tentang pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Madiun. Maka PDI Perjuangan telah melakukan PAW pada anggotanya walaupun masa jabatan anggota Dewan tinggal beberapa bulan. Sedangkan yang menjalani pergantian antar waktu yaitu Lilik Indarto Gunawan, SH, M.Hum diganti oleh Jiat Kusumawan.

Ini dilakukan karena dinilai mantan Ketua DPRD periode 2004 itu sudah mendapatkan ketetapan hukum dengan divonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi. Walaupun yang bersangkutan sudah menjalani hukuman dan bahkan sudah dua bulan aktif lagi sebagai wakil rakyat.

Saat H. Tomo Budi harsojo melakukan pembacaan dalam memimpin sidang, Lilik Indarto interupsi. Dengan mempertanyakan dengan permohonannya sebagai jaminan hukumnya. Karena Lilik menilai bahwa kasus dirinya masih dalam proses peninjauan kembali (PK). Tetapi atas dasar SK Gubernur tersebut dan atas dasar pengajuan dari partai yang bersangkutan. Maka pimpinan sidang tetap meneruskan jalannya sidang paripurna.

Selain anggota fraksi partai pimpinan Megawati ini, Partai Demokrat Kabupaten Madiun juga mengganti tiga anggota fraksinya. Sesuai dengan SK Gubernur Jatim nomer 171.402/04/011/2009. Ketiganya adalah H. Ruwiyanto, Tarmono dan Eko Danang Mahendra Sigit. Sedangkan yang menggantikannya Alif Andriani Hadjar, Suhartono dan Sukarwo.

”Ini sudah sesuai aturan dan kami melakukan karena ketiganya telah menjadi caleg partai lain,” aku Luluk Suhandoko Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun. Sehingga dinilai para anggotanya tersebut telah melanggar displisioner partai. Dan diharapkan kepada penggantinya agar dapat menjalankan tugas sesuai tupoksinya. [dio]

Berpotensi Untuk Didirikan Perguruan Tinggi

MADIUN. Dengan kondisi sebagai daerah pertanian, Pemerintah Kabupaten Madiun ingin mengembangkan potensi yang ada. Bupati Madiun H. Muhtarom menyampaikan bahwa permasalahan dalam pengelolaan hasil pertanian dan holtikultura saat ini masih belum optimal dan masih ada peluang untuk pengembangan peternakan dan perikanan. Serta corak sosiokultural agraris yang masih kuat pada masyarakat Madiun.

Berdasarkan permaslahan diatas, Pemkab Madiun ingin mewujudkan lembaga pendidikan milik negara yang berbasis masyarakat yang diharapkan mampu mengantarkan Madiun untuk mandiri. Dan mampu mengelola sumber daya agar menjadi motor penggerak masyarakat menuju kedaulatan pangan nasional.

Bupati Madiun menilai tidak terlalu berlebihan jika lembaga tersebut dapat berbentuk suatu lembaga pendidikan setingkat PT. Karena dalam era globalisasi ada tuntutan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi sesuai dengan tantangan perkembangan jaman. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, salah satunya melalui pendidikan formal yang diselenggarakan disuatu perguruan tinggi.

Usulan pendirian lembaga pendidikan ini mendapat dukungan dari kalangan cendikiawan yang diantaranya Prof. Dr. Ir. Sumadi guru besar peternakan UGM dan Setya Adi Purwoko dari Dinas P dan K Jawa Timur. Apalagi politehnik dengan study pertanian tingkat kejenuhannya masih 15 persen dibandingkan study ilmu sosial yang mencapai 50 persen.

Politehnik ini direncanakan mempunyai dua program study, pertama Prodi tehnologi pangan dan hasil pertanian (TPHP) dan prodi agro bisnis. Dalam tahapan proses awal dapat berbentuk UPTD (Unit pelaksana Tehnik-Red) negeri atau balai latihan untuk menjadi politehnik.

Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan berorientasi pada pengembangan dan penguatan masyarakat serta pengembangan usaha dan industri pangan lokal serta nasional. Dengan menyiapkan tenaga manusia yang terampil dan siap kerja serta mampu menciptakan peluang kerja. Serta Mampu mengembangkan potensi masyarakat dan lingkungan alam melalui kegiatan kemasyarakatan dan kewirausahaan.

Diharapkan keberadaan lembaga pendidikan ini nanti dapat menampung induvidu lulusan SMA serta SMK yang ingin menjadi pelaku usaha pertanian. Pelaksanaan sistem pembelajaran, baik secara langsung maupun tiak langsung berperan dalam pemberdayaan masyarakat. [dio]

Ribuan Rumah Terendam Air

Diguyur Hujan Hampir 12 jam


MADIUN. Dalam setiap musim penghujan, ada beberapa daerah di Kabupaten Madiun yang menjadi langganan banjir. Dengan membawa kerugian besar pada masyarakat yang tergenang lahan pertaniannya dan fasilitas umum milik pemerintah.

Seperti beberapa hari lalu, Kabupaten Madiun diguyur hujan lebih 12 jam membuat lima kecamatan tergenang banjir. Yang termasuk Kecamatan Wonoasri, Pilangkenceng, Madiun, Wungu dan Balerejo yang masuk sebagai daerah rawan banjir. Bahkan 1.558 ha sawah dan 3.355 rumah terendam air serta 1.113 meter jalan terkelupas.

Dengan terendamnya ribuan hektar sawah, sehingga diprediksikan hasi produksi pertanian akan menurun sampai 30 persen. Ada 80 kolam perikanan yang diterjang banjir dengan 50 persen yang sudah siap panen. Sehingga kerugian diperkirakan sudah mencapai ratusan juta.

Menurut H. Muhtarom Bupati Madiun, bahwa kerusakan pada tanaman padi yang disebabkan banjir nanti tidak akan terlalu mempengaruhi pasokan stok beras. "Karena kerusakan pada tanaman padi masih rendah," ujar Bupati Madiun pada wartawan. Selanjutnya pemerintah daerah akan membantu benih petani yang tanamannya rusak untuk menanam kembali.

Menjadinya ke lima kecamatan tersebut sebagai daerah langganan banjir, disebabkan limpahan air yang deras dari gunung wilis. Disamping itu meluapnya air bengawan solo dan termasuk banyaknya anak sungai. "Lereng gunung wilis struktur tanahnya sudah tua, sehingga tidak bisa meresap air dengan baik. Maka harus kita imbangi dengan penghijauan didaerah tersebut," jelas H. Muhtarom.

Sedangkan untuk solusi ditingkat hilir sangat susah, maka pemkab madiun berencana membuat waduk di daerah kresek yang ada dikaki gunung wilis. Karena dengan waduk tersebut diharapkan dapat mengurangi volume air yang mengalir ke dataran rendah. Disamping itu pada musim kemarau dapat digunakan untuk mengairi pertanian juga untuk kebutuhan perusahaan.

Mega proyek setelah waduk kedungbrubus ini direncanakan akan selesai pada tahun 2012. Dan saat ini baru masuk tahap kajian yang akan dilanjut proses ijin, pembebasan lahan dari pemilik 35 KK lalu amdal. Pembangunan untuk fisiknya yang diperkirakan menelan ratusan milyar semua dari APBN. Sedang APBD hanya dibebani untuk desainnya, kajian dan amdal.

Selain banjir, kabupaten ini juga dihantui dengan tanah longsor. Karena ada puluhan titik rawan tanah longsor seperti di desa Mendak Kecamatan Dagangan ada 13 titik. Dan pemerintah daerah setempat sudah memberikan himbauan kepada warga yang tinggal di daerah tersebut untuk pindah kedaerah yang lebih aman. [dio]