DAU Menurun Hingga Rp. 5 M

Riantini : Ada 4 proyek besar prioritas

MADIUN. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 2010 Kabupaten Madiun sudah masuk dalam pembahasan. Baik mulai pembahasan dari tingkat bawah yaitu desa hingga sampai ditingkat kabupaten.

Banyak perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang masuk, dan setelah akan masuk dalam evaluasi untuk menyesuaikan anggaran APBD setempat. Apalagi 2009 DAU (Dana Alokasi Umum) dalam APBD Kabupaten Madiun mengalami penurunan hingga Rp. 5 milyar.

Penurunan ini disebabkan pemerintah pusat telah mengalihkan sebagian anggaran APBN ke daerah pemekaran baru. Sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi anggaran pembelanjaan fisik pada daerah, seperti halnya di Kabupaten Madiun.

“Untung Kabupaten Madiun masih ditopang oleh DAK dan dana dari program lainnya. Dan kita tahu bahwa anggaran terbesar untuk belanja gaji pegawai,” terang Riantini Kepala Bappeda Kabupaten Madiun pada koran ini. Penopang selain DAK, masih ada Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Penguatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD).

Yang keduanya merupakan program dari pemerintah pusat yang masuk dalam APBN. “Sehingga diperlukan pemilahan program yang benar-benar prioritas tetapi tidak mengurangi kepentingan program lain,” tambahnya.

Menurut mantan PLT Sekda ini, dalam program Kabupaten Madiun ada empat proyek fisik yang diprioritaskan. Diantaranya pembangunan jalan tembus antara Bojonegoro-Caruban, jalan jalur lintas selatan Caruban. Selain itu juga pembangunan waduk kresek diwilayah Karee serta pembangunan fasilitas Agropolitan didaerah Dolopo.

Sedangkan untuk pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan ke Kota Caruban akan dimulai tahun 2010. Akan diawali dengan pembangunan fasilitas umumnya termasuk pasar, politeknik serta akan disusul pemindahan kantor-kantor.

Dan yang dianggap sangat mendesak adalah kantor Indag (Industri dan Perdagangan). Dan juga disampaikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan perlu proses dan tahapan, disamping itu juga memerlukan anggaran besar.

Penyusunan program dan kegiatan ini sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009-2013. “Hanya saja akan disesuaikan lebih dulu dengan RTRW atau rencana tata ruang wilayah Kota Caruban,” tegas Riantini.

Disamping itu diperkirakan ada perubahan dalam tatanan pembangunan jalan tol Mojokerto-Mantingan. Karena pintu tol ada di Kota Caruban, maka RTRW ataupun RPJMD akan diselaraskan lagi dengan proyek nasional tersebut. Untuk perubahan tatanan proyek besar tersebut, Pemkab Madiun masih menunggu lebih lanjut dari pemerintah propinsi atau pusat.

Dalam pengembangan Ibu Kota Caruban sebagai pusat pemerintahan, ada empat kecamatan yang wilayah masuk dalam tatanan ibu kota pemerintahan ini. Diantaranya Kec. Mejayan, Kec. Wonoasri, Kec. Pilangkenceng dan Kec. Saradan. [dio]

Dari 303 Yang Lulus, Satu Dinyatakan Gugur

MADIUN. Dengan belum turunnya SK PNS yang lulus ujian beberapa waktu lalu, karena SK tersebut masih terproses di BKN. Sehingga pihak BKD Diklat Kabupaten Madiun masih tetap menunggu hasilnya dari BKN. Karena selama terproses disana juga dilakukan penelitian kembali berkas para peserta yang dinyatakan lulus.

Sehingga juga bisa dipastikan bilamana ada berkas yang persyaratannya kurang dan dinilai sangat vital, maka bisa dinyatakan gugur. Sehingga belum bisa dipastikan para peserta itu lulus sepenuhnya, sebelum menerima SK pengangkatan .

“Saya juga kuwatir yang lulus terus berkas sudah masuk di BKN lalu tidak bisa diangkat karena kurang lengkapnya berkas mereka,” tegas Edy Susanto Sekretaris BKD Diklat Kabupaten Madiun pada Radar Minggu.

Diluar itu, sambil menunggu turunnya SK yang diperkirakan akhir bulan april atau mei, peserta yang lulus dapat mempersiapkan diri. Sedangkan yang domisili ada diluar daerah akan dihubungi via telpon. “Lalu yang honorer selama belum dapat SK pengangkatan, mereka masih tetap menjalankan tugasnya ditempat yang lama,” jelas Edy.

Masih menurut Edy, bahwa di Kabupaten Madiun sesuai dengan kuotanya, yang lulus ada 303 peserta. Dan 105 dari tenaga honorer, ada satu peserta yang dinyatakan gugur karena yang bersangkutan mempunyai catatan kelakuan kurang baik di kepolisian setempat.
Setelah ada surat pernyata resmi dari BKN, permasalahan tersebut langsung disampaikan kepada dinas yang bersangkutan. Tetapi masih diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga honorer selama masih masih akan mengklarifikasikan lebih dahulu ke BKN.

Sedangkan SK pengangkatan nanti akan tertanggal 1 February dan SPMT (Surat Penempatan Melaksanakan Tugas) nya akan disesuaikan dengan tanggal penempatannya. Dan banyaknya pegawai yang menempati urutan teratas adalah Dinas Pendidikan dengan jumlah sekisar 7.800 pegawai. [dio]