Rabu, 21 April 2010

APTI Tolak Fatwa Haram Merokok.

MADIUN. Secara jelas fatwa MUI haram merokok ditentang oleh APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia). Seperti yang disampaikan Ir. H. Amin Subarkah Ketua DPD APTI Jatim saat mengkukuhkan pengurus DPC APTI Kabupaten Madiun (21/4).

Karena fatwa tersebut akan banyak merugikan banyak sector, baik dari tenaga kerja, petani tembakau dan devisa Negara. “Kita akan menyayangkan bilamana fatwa itu ada udang dibalik batu artinya ada pihak lain yang menunggangi untuk keperluan tertentu”. Tegas Amin. Penolakan fatwa haram merokok ini, APTI juga dapat dukungan dari DPR RI.

Menanggapi isu RPP kesehatan yang akan dikeluarkan pemerintah, pihak APTI bersama komponen pertembakauan menolak dengan tegas. Diharapkan agar dikaji secara konprensif, disamping itu tembakau tidak dapat digolongkan sebagai zat adikatif bagi kesehatan. Maka perlu regulasi pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten untuk melindungi petani tembakau.

Secara nasional, produksi tembakau salah satu penyumbang terbasar devisa Negara dan di Jawa Timur dapat memberikan kontribusi cukai sebesar Rp. 613 milyar. Nilai itu hanya 1,3 persen dari 2 persen yang harus diberikan pemerintah pusat pada Jawa Timur, sedang untuk 2010 meningkat menjadi 4 persen. .”Atas kebijakan Gubernur Jawa Timur, pembagian cukai diratakan pada semua daerah hanya nilai besarannya tidak sama,” jelas Amin kepada wartawan.

Areal tembakau di Jatim ada 600 ribu hektare dengan terluas di Pamekasan dan Sumenep, sedang produksi tembakau terbesar ada di Kabupaten Bondowoso, Jember dan Probolinggo. Dengan dapat memproduksi tembakau 85 ribu ton per tahun.

Kebangkitan petani tembakau mendapat dukungan dari Pemkab. Madiun. Iswanto Wakil Bupati Madiun menjelaskan, tanaman tembakau di kabupaten ini sudah turun-menurun. Hanya saja tanaman tembakau tidak mendominasi dengan areal 276 Ha yang tersebar di kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Balerjo dan Gemarang. “Ini dapat dikembangkan seluas mukin sehingga akan meningkatkan penghasilan petani dan pendapatan cukai untuk daerah,” ujar H. Iswanto.

Lilik Indarto Gunawan, SH. MHum, Ketua DPC APTI Kabupaten Madiun yang baru dilantik akan mengoptimalkan potensi tembakau. Disamping hasil produksi tanaman tembakau Kab. Madiun akan diikutsertakan pameran di Jakarta pada bulan September. [dio]

Jumat, 05 Maret 2010

Daerah Belum Ada Kesiapan


Terkait Pemberlakuan FTA ASEAN CHINA


MADIUN. Persaingan pasar bebas yang sudah masuk ke Indonesia telah menyedot perhatian dari berbagai kalangan. Seperti halnya Free Trade Area (FTA) Asean China yang akan menjadi bahasan dalam Musyawarah Daerah I (Musda) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Musda GMNI ini dilaksanakan 6 – 7 Februari di Wisma Haji Kota Madiun yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo alumni GMNI dan sebagai keynote speaker. Orasi ilmiah juga akan disampaikan Sugiri Syarief Kepala BKKBN, Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat dan Pratomo Staf Khusus Mendagri.

Pelaksanaan Musda ini juga di hadiri 36 DPC GMNI, alumni GMNI se- Jatim dan semua pengurus DPD Jatim. Selain itu hadir pula dari kalangan LSM, Ormas, Akademis, parpol dan Bupati/Walikota se Karesidenan Madiun.

Menurut Indra Priangkoso ketua panitia Musda, juga sebagai konsolidasi organisasi termasuk pembentukan pengurus DPD GMNI masa bhakti 2010-2014. “Konsolidasi ini dilakukan untuk menjawab masalah kebangsaan yang sudah sangat mengkhawatirkan,” jelas Indra.

Penerapan FTA Asean China yang disepakati tahun 2002 akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ini nampak setelah diberlakukan januari 2010 dan dipasaran telah dibanjiri produk impor. Sehingga naiknya barang impor tidak hanya menjadi pesaing industri besar, tetapi juga menghimpit Usaha Kecil Menengah (UKM). Dan banyak UKM yang sudah gulung tikar karena tidak dapat menahan daya saing.

Juga disampaikan, saat ini setiap daerah belum ada kesiapan sehingga tidak tampak sikap dari masing-masing daerah. “Atau menganggap sebagai masalah nasional, sehingga daerah menggantungkan pada pemerintah pusat,” tutur Indra. Apalagi dalam mengahdapi FTA Asean China ini, dari aspek infrastruktur juga belum disiapkan.

Tingginya suku bunga bank di Indonesia yang mencapai 14 persen, sedang di Malasyia hanya 4 persen sudah mempengaruhi. Dan dampak pemberlakuan FTA ini sudah terasa di daerah, dengan merambahnya barang impor di swalayan maupun pasar tradisonal.

Untuk itu GMNI akan mengambil sikap dan merekomendasikan pada semua alumni GMNI, baik yang di eksekutif maupun legeslatif. Agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pada penguatan perekonomian yang pro rakyat. “Seperti pada konsep Trisakti yang dicetuskan Bung Karno,” tegasnya.

Karena dalam konsep tersebut telah dicantumkan pemikiran sang proklamator untuk menghadapi pasar global. Dengan berdaulat dalam politik, berdikari di ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemikiran Bung Karno ini sangat relevan dan dianggap dapat mengatasi system kapitalisme yang menindas negara-negara miskin. [dio]

RATUSAN RUANG SEKOLAH RUSAK

MADIUN. Di Kabupaten Madiun masih ada ratusan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) rusak yang pelu direnovasi dan diperbaiki. Sesuai data dari Dinas Pendidikan, masih ada 274 ruang rusak berat dan 273 rusak ringan yang tersebar di 136 lembaga. Kerusakan ruang ini mecapai 20 persen dari total 2.712 ruang sekolah yang ada.

Sedangkan untuk program sharing dalam DAK yang dimulai 2003 sudah selesaipada 2008 lalu. Sehingga untuk untuk perbaikan ruang tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Madiun bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun melakukan konsultasi (17/2) dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Seperti yang disampaikan Sugito Ketua Komisi D, dengan berakhirnya pelaksanaan DAK 2008. Maka oleh Depdiknas diasumsikan untuk fisik dianggap sudah selesai. “Untuk itu kita melakukan konsultasi dalam menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Sugito seusai pulang dari Jakarta.

Hasilnya, ada kesanggupan dari Depdiknas untuk menyelesaikan perbaikan sebagian ruangan yang rusak berat pada 2011 nanti. “Memang belum ada kepastian, tetapi minimal ada kesanggupan seperti yang disampaikan Dirjen Pembinaan TK/SD,” tegasnya.

Juga disampaikan, Depdiknas meminta Dinas Pendidikan untuk menyiapkan data yang konkrit sekaligus berkala per tahun agar dapat termonitor jumlah kerusakannnya. Bahkan harus dicantumkan nama dan alamat sekolah yang bersangkutan.

Pandji Suwarno Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menjelaskan, masih adanya kerusakan ruang karena tidak terakomodasi dalam DAK tahun lalu. Walaupun demikian, kerusakan ruang ini tidak sampai menggangu proses belajar mengajar, jelasnya. [dio]

Madiun Kembangkan Padi Varietas Unggul


H. Muhtarom Bupati Madiun bersama Y. Ristu Nugroho Ketua DPRD Kab. Madiun

MADIUN. Saat ini Pemerintah Kabupaten Madiun sedang gencar mengembangkan padi hibrida berkualitas. Untuk mencari varietas unggul dan tahan penyakit yang menguntung para petani.

Dari total lahan 70 ribu hektare yang ada, yang telah disiapkan untuk jenis ini ada 3 ribu hektare.“Lahan untuk padi hibrida akan terus kita tambah,” jelas Bupati Madiun Muhtarom, Rabu (24/2). Ini disampaikan usai panen raya padi hibrida di Desa Kenongoreja, Pilangkenceng.

Padi hibrida mempunyai beberapa keunggulan dengan masa panen lebih singkat, hanya 90 hari atau sekitar tiga bulan. Dengan hasil panennya bisa mencapai 12 sampai 15 ton per hektare. Sedangkan untuk padi jenis lain, masa tanamnya lebih dari 105 hari. Dan produktivitasnya hanya mencapai 7,5 ton per hektare.

“Ternyata disini hasilnya cukup baik dan perlu dikembangkan di wilayah lainnya.” Kata Muhtarom. Juga disampaikan, saat ini Bulog Divre IV Madiun siap menampung semua gabah petani dari segala jenis varietas dengan harga yang sama.

Bahkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk 2010 sudah turun melalui Inpres nomor 7 Tahun 2009. Gabah petani akan dibeli Rp. 2.640 kering sawah atau dengan kadar air 25 persen dan kandungan kotorannya 10 persen.

Selain itu, Bupati Madiun mengharap para petani lebih banyak menggunakan pupuk organik dan mengurangi pupuk kimia. “Disamping itu juga perlunya variasi penanaman, jangan padi terus menerus.” Kata Muhtarom. Ditegaskan pula, agar lahan diberikan kelonggaran kering untuk memulihkan unsur tanahnya.

Sementara dalam waktu yang sama juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pembelian gabah/beras antara Pemkab Madiun dan Bulog Divre IV Madiun. Ini dilakukan untuk mengendalikan harga gabah maupun beras agar stabil saat terjadi panen raya. [dio]

GOR Pangeran Timur Terlantar



MADIUN. Karena minimnya anggaran, GOR Pangeran Timur milik Pemkab Madiun tidak terawat dengan baik. Selain gedung utama banyak dindingnya yang terkelupas, juga banyak fasilitas lainnya yang rusak. Sehingga tidak akan dapat berfungsi seperti layaknya fasilitas tersebut.

Minimnya anggaran perawatan tempat gelanggang olah raga yang ada di Kota Caruban ini salah satu faktornya. Untuk 2010 ini, hanya mendapatkan Rp. 74 juta termasuk untuk honor tiga tenaga kerja yang merawat GOR. Maka perawatan hanya menyesuaikan dengan kedaan anggaran.

Saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) dilokasi, anggota Komisi D melihat langsung kerusakan dan kesemrawutan GOR. Para anggota Dewan sangat prihatin dengan terdapatanya banyak kerusakan disetiap sudut. “Kalau keadaannya begini, bagaimana dapat berfungsi dengan baik.” jelas Taupiq salah satu anggota Komisi D.

Gelora yang dibangun mulai 2003 dan selesai 2008 ini, menelan biaya sebesar Rp. 16 milyar. “Dibangun dengan anggaran besar, tapi tidak didukung dengan perawatan yang baik.” cetus politisi PKS pada Radar Minggu.

Disamping itu, Komisi D juga mengkritisi GOR yang belum dapat berfungsi dengan maksimal. Sehingga tidak menghasilkan pendapatan seperti yang ada didaerah lain. Untuk itu legeslatif meminta kepada Pemkab agar dapat mengarahkan kegiatan olah raga atau kesenian local ke GOR.

Dengan begitu diharapkan dapat memancing yang lain menggunakan GOR dalam event-event tertentu. “Maka akan mendatangkan pendapatan yang nantinya dapat menambah biaya perawatan gelora ini,” tambah Taupiq. Selain itu harus ada penambahan sarana pendukung, juga fasilitas umum lainnya.

Pernyataan ini dibenarkan Pandit Indrawan Kepala DKP kabupaten Madiun sebagai penanggungjawab perawatan dan pengelolaan. Juga dijelaskan selain kecilnya biaya perawatan dan juga tidak ada anggara untuk kerusakan. Maka telah diajukan anggaran ke bagian keuangan daerah untuk biaya perbaikan pada gedung maupun fasilitasnya.

Mengenai kerutinitas kegiatan pada GOR, akan dilakukan koordinasi dengan semua instansi. Selain itu akan mengajukan ijin ke Bupati Madiun untuk dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain. “Bila diijinkan Bupati, kami akan mencari investor untuk kegiatan di GOR ini,” tutur Pandit. Selain sebagai tempat ajang prestasi olah raga, GOR juga mendapatkan pendapatan. [dio]

Sabtu, 30 Januari 2010

Mantan Pimpinan DPRD Ditahan


Kejari Madiun, Isno Ihsan


MADIUN. Baru sehari ditahannya Tiga mantan Pimpinan DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 yakni mantan Ketua DPRD Kota Madiun, Kokok Raya, mantan Wakil ketua DPRD, Gandhi Yoeninta dan mantan wakil DPRD Alisahono ditahan Kejaksaan Tinggi Negeri Madiun.

Spontan, Petinggi partai yang bersangkutan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Madiun. Seperti halnya jajaran pengurus DPC PDIP, Fraksi PDIP Kota Madiun dan Keluarga Kokok Raya datang dengan mengajukan penangguhan penahanan terhadap 3 mantan pimpinan Dewan Kota Madiun tersebut.

”Pak Kokok itu ketua DPC PDIP, figur dan pemikiran dia sangat dibutuhkan partai, karena itu surat penangguhan ini kita buat,”ujar Heri Supriyanto, wakil ketua DPC PDIP Kota Madiun.

Masih menurut Heri, surat pengajuan penangguhan permohonan ini dibuat rangkap 3, yakni satu berkas pengajuan dari DPC PDIP, kedua dari Fraksi PDIP dan ketiga dari keluarga Kokok Raya. “Kami semua siap sebagai jaminan atas penangguhan penahanan ini,”katanya.

Mengenai penahanan ini, Heri mengaku secara otomatis pasti ada kaitannya dengan nuansa politik. Namun ditanya lebih lanjut, anggota fraksi PDIP ini enggan untuk membeberkannya. “Kita ikuti sesuai aturan hukum yang ada, apapun keputusannya tetap kita hormati,”katanya.

Sedangkan dari pihak keluarga Kokok Raya, siap untuk menjadi jaminan, seperti yang diungkapkan Indah Raya, anak perempuan Kokok Raya. Selain siap menjadi penjamin, pihak keluarga juga mengharap penangguhan penahanan bakal mendapat respon. “Tetap optimis, pengajuan penangguhan penahanan ini di kabulkan,” katanya penuh harap.

Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Madiun, H Isno Ihsan mengatakan dirinya masih akan mempelajari berkas penangguhan yang diajukan. Seraya berjanji dalam waktu dekat bakal segera memberikan jawaban. “Masih kami pelajari, sabar ya dan tunggu dulu hasilnya nanti,” katanya pada wartawan (29/1) lalu.

Diberitakan sebelumnya, Kokok Raya cs ditahan di LP Madiun atas dugaan penyelewengan dana APBD Kota Madiun pada pos anggaran Dewan pada tahun 2002-2004. Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bertiga bersama dengan ke 16 anggota dewan yang lain diduga telah merugikan negara sebesar Rp 8,3 miliar. Ketiga mantan pimpinan DPRD ini menempati blok Administrasi Orientasi (Blok pengenalan), yang berada di blok tengah LP Madiun. [dio]

RATUSAN PEJABAT DILANTIK


Bupati Madiun (29/1) melantik ratusan pejabat di lingkup Pemkab Madiun

BUPATI : Setelah pelantikan, ,jangan ada pejabat defresi

MADIUN. Ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, Jum’at (19/1) telah dilantik oleh Muhtarom, Bupati Madiun. Ada 20 Pejabat eselon II B dan 44 Pejabat Eselon III lingkup Pemkab. Madiun bertempat di Pendopo Muda Graha. Selanjutnya pada kesempatan yang sama Wakil Bupati madiun juga berkenan melantik 106 Pejabat Eselon IV. Dengan demikian total Pejabat yang dilantik sebanyak 170 orang, dan pelaksanaan ini sempat tertunda beberapa hari. Karena Pemkab Madiun sedang sibuk mempersiapkan kedatangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, pelantikan pejabat sebagai moment yang strategis dan penting bagi pemerintah Kab. Madiun. “Ini merupakan siklus kehidupan berorganisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan,” jelas Muhtarom dihadapan para pejabat dan jajaran muspida. Selain itu, pelantikan ini juga merupakan upaya peningkatan kinerja organisasi serta untuk menghindari potensi stagnasi dalam pelaksanaan tugas.

Dengan terisinya seluruh jabatan structural, diharapkan secara totalitas roda organisasi SKPD dilingkup Pemkab. Madiun dapat beroperasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok , fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Juga ditegaskan, mutasi sebagai upaya peningkatan kinerja, dengan mengutamakan kepentingan organisasi yang ditujukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum.

“Serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” tegas Bupati. Para Pejabat structural dilantik, mempunyai tugas dan amanah yang harus diemban serta dilaksanakan dengan professional.

“Soal posisi basah atau kering, setelah pelantikan ini para pejabat jangan sampai defresi,” ujar Muhtarom kepada wartawan seusai pelantikan. Disamping itu, para pejabat juga dituntut untuk inovatif dan kreatifitas yang tinggi. Serta kerja serius untuk orintasi mewujudkan pemindahan tempat pelayanan publik di Kota Caruban. Untuk itu segera berupaya meningkatkan kompetensi, disiplin, etos kerja serta kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Maka, pejabat jangan takut untuk mengambil kebijakan,” tegas orang nomor satu dijajaran Pemkab Madiun. Saat disinggung tempat untuk pengotakan para pejabat, seperti halnya staff Ahli. Muhtarom menyanggahnya, disampaikan, Staff Ahli adalah pengkaji sebelum Bupati mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan. [dio]

INFO KERJA