Bupati Target Politeknik Mulai 2010

H. Tomo Budi Harsoyo : DPRD mendukung asal ada regulasi atau penataan dalam pendidikan

MADIUN. Keinginan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk memiliki Perguruan Tinggi (PT) segera terwujud. Karena dasar hukum untuk pendiriannya sudah disampaikan Bupati Madiun dalam pembahasan Raperda saat rapat paripurna dengan DPRD setempat. Bahkan Bupati Madiun H. Muhtarom optimis pada 2010 sudah dapat menerima mahasiswa baru.

Pendirian PT dimaksud, dalam upaya membangun dan mengembangkan SDM yang berdaya saing pada skala Nasional maupun Internasional. Perguruan tinggi ini dalam bentuk politeknik yang masih mempunyai peluang besar untuk dapat berkembang.

Dimana politeknik dapat menyelenggarakan program pendidikan professional dengan bidang pengetahuan khusus. ”Untuk pelaksanaan kegiatan akademik, politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah ada,” jelas H. Muhtarom pada wartawan usai sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Sedangkan untuk status politeknik, sebagai Badan Hukum Pendidikan Daerah (BHPD) yang merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Khususnya dalam mengembangkan SDM dan status hokum BHPD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Pernyataan orang nomer satu di Pemkab Madiun ini, mendapatkan dukungan dari kalangan anggota DPRD. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD H. Tomo Budi Harsoyo atas keinginan tersebut. “Memang sudah saatnya Kabupaten Madiun untuk memiliki sebuah perguruan tinggi, tetapi lebih dahulu harus dilakukan regulasi dalam pendidikan,” Tegas politisi dari partai Golkar.

Dan diharapkan politeknik ini dapat mengutamakan jurusan pertanian dan computer yang sesuai dengan keadaan daerah Kabupaten Madiun. “Sehingga hasil pertanian tidak harus dijual keluar daerah, tetapi dapat dikelola sendiri menjadi bahan jadi. Disamping itu juga dapat membuka peluang tenaga kerja” kata H. Tomo digedung DPRD.

Juga disampaikan, sambil menunggu study kelayakan pembangunan gedung baru yang direncanakan diletakkan didaerah Caruban. Maka dalam pembelajaran untuk sementara dapat menggunakan gedung-gedung asset daerah yang tidak dipergunakan. Sehingga proses pembelajaran dapat dimulai pada 2010 seperti yang diharapkan, imbuh H. Tomo dengan tegas. [dio]

Sekolah Gratis Tidak Kurangi Mutu

Bupati Madiun H. Muhtarom saat meninjau stand pameran yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dalam rangka Hardiknas di Stadion Pangeran Timoer Caruban, Madiun.


MADIUN. Seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo, bahwa pemerintah untuk tahun ini sudah menerapkan sekolah gratis. Adapun sekolah gratis ini ditopang dengan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari sharing pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Apalagi sesuai amanat dari UU bahwa pendidikan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Hanya saja yang disiapkan untuk program ini baru untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk SMA sederajat belum masuk dalam program tersebut, tetapi tetap mendapatkan bantuan dengan bentuk BKM. Secara bertahap, untuk tahun selanjutnya anak siswa SMA juga akan menikmati sekolah gratis.

Seperti yang disampaikan Sumardi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, penerimaan BOS tiap tahunnya selalu meningkat. Sehingga diharapkan jangan sampai ada anak kesulitan sekolah hanya karena biaya. “Yang menjadi perhatian khusus Dinas, saat ini jangan sampai ada anak tidak sekolah hanya karena tidak ada biaya,” tutur Sumardi pada wartawan.

Untuk itu pendataan bagi keluarga miskin (gakin-Red) yang mempunyai anak sekolah dilakukan secara teliti agar tidak terlewatkan. Kab. Madiun untuk tahun ini, SD menerima BOS sebesar Rp. 13,7 miliar lebih, sedangkan SMP sekisar Rp. 7,6 miliar. Dengan jumlah murid SD sekitar 52.249 siswa dan SMP 21.600 siswa. Dalam pengawasannya, selain pengawas yang ada juga diperdayakan komite sekolah dan lembaga masyarakat, imbuh Sumardi.

Juga disampaikan, adanya program tersebut diharapkan tidak sampai menurunkan mutu pendidikan. “Dengan sekolah gratis jangan sampai ada penurunan mutu atau kualitas pendidikan, tetapi lebih untuk memacu dalam peningkatan pendidikan” tegasnya. Bahkan dengan ini, diharapkan setiap sekolah mampu untuk mengembangkan diri.

Dengan memberikan metode baru yang mudah ditangkap siswa untuk meningkatkan potensi siswa. Ini dimulai dari pembekalan pada guru agar dapat menerapkan pelayanan pendidikan yang baik. Sehingga dengan demikian, diharapkan setiap lembaga pendidikan yang ada, dapat bersaing untuk menjadi sekolah bertaraf SSN bahkan ke SBI.

Tak kalah penting peran dalam peningkatan pendidikan adalah dengan mutu guru sebagai pelayan pendidkan itu sendiri. Maka guru diberi motivasi untuk peningkatanpembelajaran yang lebih baik dengan metode-metode baru. Dengan indikasi banyaknya guru yang memiliki standart lolos sertifikasi. Dan sampai sekarang di Kabupaten Madiun sudah ada 2.353 guru yang mempunyai sertifikat. Sedangkan utnuk tahun ini, yang diajukan sertifikasi dari PNS sekitar 1.343 orang dan dari non PNS 128 orang.

Dengan begitu, diharapkan prestasi siswa bisa meningkat dengan nilai naik. Pada tahun ini, indek rata-rata kabupaten untuk SMP 6,5 dan SMA 7,4. Agar nilai dap lebih meningkat, sekolah dapat memberikan pembelajaran tambahan dengan kelompok ataupub induvidual. “Dan kami mengharap jangan sampai ada siswa yang punya potensi tarhambat karena keadaan sekolah maupun guru yang minim,” jelas Sumardi yang juga Ketua PGRI.

Sedangkan dalam Hardiknas, Dinas Pendidikan Kabupaten menggelar pameran produk pendidikan. Yang diikuti 45 peserta, baik dari SMP, SMA maupun UPT. “Dalam pameran ini, sekolah yang bagus cenderung menyuguhkan produk yang bagus pula,” kata Sumardi. Juga tarian kolosal yang ditampilkan seribu murid PAUD/TK dengan sebutan tarian semut sewu. Yang artinya diharapkan para siswa nantinya seperti semut (serangga-red) sebagai pekerja keras, punya rasa gotong royong tinggi dan tidak pernah bertengkar antar teman. [dio]