APTI Tolak Fatwa Haram Merokok.

MADIUN. Secara jelas fatwa MUI haram merokok ditentang oleh APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia). Seperti yang disampaikan Ir. H. Amin Subarkah Ketua DPD APTI Jatim saat mengkukuhkan pengurus DPC APTI Kabupaten Madiun (21/4).

Karena fatwa tersebut akan banyak merugikan banyak sector, baik dari tenaga kerja, petani tembakau dan devisa Negara. “Kita akan menyayangkan bilamana fatwa itu ada udang dibalik batu artinya ada pihak lain yang menunggangi untuk keperluan tertentu”. Tegas Amin. Penolakan fatwa haram merokok ini, APTI juga dapat dukungan dari DPR RI.

Menanggapi isu RPP kesehatan yang akan dikeluarkan pemerintah, pihak APTI bersama komponen pertembakauan menolak dengan tegas. Diharapkan agar dikaji secara konprensif, disamping itu tembakau tidak dapat digolongkan sebagai zat adikatif bagi kesehatan. Maka perlu regulasi pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten untuk melindungi petani tembakau.

Secara nasional, produksi tembakau salah satu penyumbang terbasar devisa Negara dan di Jawa Timur dapat memberikan kontribusi cukai sebesar Rp. 613 milyar. Nilai itu hanya 1,3 persen dari 2 persen yang harus diberikan pemerintah pusat pada Jawa Timur, sedang untuk 2010 meningkat menjadi 4 persen. .”Atas kebijakan Gubernur Jawa Timur, pembagian cukai diratakan pada semua daerah hanya nilai besarannya tidak sama,” jelas Amin kepada wartawan.

Areal tembakau di Jatim ada 600 ribu hektare dengan terluas di Pamekasan dan Sumenep, sedang produksi tembakau terbesar ada di Kabupaten Bondowoso, Jember dan Probolinggo. Dengan dapat memproduksi tembakau 85 ribu ton per tahun.

Kebangkitan petani tembakau mendapat dukungan dari Pemkab. Madiun. Iswanto Wakil Bupati Madiun menjelaskan, tanaman tembakau di kabupaten ini sudah turun-menurun. Hanya saja tanaman tembakau tidak mendominasi dengan areal 276 Ha yang tersebar di kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Balerjo dan Gemarang. “Ini dapat dikembangkan seluas mukin sehingga akan meningkatkan penghasilan petani dan pendapatan cukai untuk daerah,” ujar H. Iswanto.

Lilik Indarto Gunawan, SH. MHum, Ketua DPC APTI Kabupaten Madiun yang baru dilantik akan mengoptimalkan potensi tembakau. Disamping hasil produksi tanaman tembakau Kab. Madiun akan diikutsertakan pameran di Jakarta pada bulan September. [dio]

Daerah Belum Ada Kesiapan

Terkait Pemberlakuan FTA ASEAN CHINA


MADIUN. Persaingan pasar bebas yang sudah masuk ke Indonesia telah menyedot perhatian dari berbagai kalangan. Seperti halnya Free Trade Area (FTA) Asean China yang akan menjadi bahasan dalam Musyawarah Daerah I (Musda) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Musda GMNI ini dilaksanakan 6 – 7 Februari di Wisma Haji Kota Madiun yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo alumni GMNI dan sebagai keynote speaker. Orasi ilmiah juga akan disampaikan Sugiri Syarief Kepala BKKBN, Walikota Blitar Djarot Syaiful Hidayat dan Pratomo Staf Khusus Mendagri.

Pelaksanaan Musda ini juga di hadiri 36 DPC GMNI, alumni GMNI se- Jatim dan semua pengurus DPD Jatim. Selain itu hadir pula dari kalangan LSM, Ormas, Akademis, parpol dan Bupati/Walikota se Karesidenan Madiun.

Menurut Indra Priangkoso ketua panitia Musda, juga sebagai konsolidasi organisasi termasuk pembentukan pengurus DPD GMNI masa bhakti 2010-2014. “Konsolidasi ini dilakukan untuk menjawab masalah kebangsaan yang sudah sangat mengkhawatirkan,” jelas Indra.

Penerapan FTA Asean China yang disepakati tahun 2002 akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ini nampak setelah diberlakukan januari 2010 dan dipasaran telah dibanjiri produk impor. Sehingga naiknya barang impor tidak hanya menjadi pesaing industri besar, tetapi juga menghimpit Usaha Kecil Menengah (UKM). Dan banyak UKM yang sudah gulung tikar karena tidak dapat menahan daya saing.

Juga disampaikan, saat ini setiap daerah belum ada kesiapan sehingga tidak tampak sikap dari masing-masing daerah. “Atau menganggap sebagai masalah nasional, sehingga daerah menggantungkan pada pemerintah pusat,” tutur Indra. Apalagi dalam mengahdapi FTA Asean China ini, dari aspek infrastruktur juga belum disiapkan.

Tingginya suku bunga bank di Indonesia yang mencapai 14 persen, sedang di Malasyia hanya 4 persen sudah mempengaruhi. Dan dampak pemberlakuan FTA ini sudah terasa di daerah, dengan merambahnya barang impor di swalayan maupun pasar tradisonal.

Untuk itu GMNI akan mengambil sikap dan merekomendasikan pada semua alumni GMNI, baik yang di eksekutif maupun legeslatif. Agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pada penguatan perekonomian yang pro rakyat. “Seperti pada konsep Trisakti yang dicetuskan Bung Karno,” tegasnya.

Karena dalam konsep tersebut telah dicantumkan pemikiran sang proklamator untuk menghadapi pasar global. Dengan berdaulat dalam politik, berdikari di ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemikiran Bung Karno ini sangat relevan dan dianggap dapat mengatasi system kapitalisme yang menindas negara-negara miskin. [dio]

RATUSAN RUANG SEKOLAH RUSAK

MADIUN. Di Kabupaten Madiun masih ada ratusan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) rusak yang pelu direnovasi dan diperbaiki. Sesuai data dari Dinas Pendidikan, masih ada 274 ruang rusak berat dan 273 rusak ringan yang tersebar di 136 lembaga. Kerusakan ruang ini mecapai 20 persen dari total 2.712 ruang sekolah yang ada.

Sedangkan untuk program sharing dalam DAK yang dimulai 2003 sudah selesaipada 2008 lalu. Sehingga untuk untuk perbaikan ruang tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Madiun bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun melakukan konsultasi (17/2) dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Seperti yang disampaikan Sugito Ketua Komisi D, dengan berakhirnya pelaksanaan DAK 2008. Maka oleh Depdiknas diasumsikan untuk fisik dianggap sudah selesai. “Untuk itu kita melakukan konsultasi dalam menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Sugito seusai pulang dari Jakarta.

Hasilnya, ada kesanggupan dari Depdiknas untuk menyelesaikan perbaikan sebagian ruangan yang rusak berat pada 2011 nanti. “Memang belum ada kepastian, tetapi minimal ada kesanggupan seperti yang disampaikan Dirjen Pembinaan TK/SD,” tegasnya.

Juga disampaikan, Depdiknas meminta Dinas Pendidikan untuk menyiapkan data yang konkrit sekaligus berkala per tahun agar dapat termonitor jumlah kerusakannnya. Bahkan harus dicantumkan nama dan alamat sekolah yang bersangkutan.

Pandji Suwarno Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menjelaskan, masih adanya kerusakan ruang karena tidak terakomodasi dalam DAK tahun lalu. Walaupun demikian, kerusakan ruang ini tidak sampai menggangu proses belajar mengajar, jelasnya. [dio]

Madiun Kembangkan Padi Varietas Unggul

H. Muhtarom Bupati Madiun bersama Y. Ristu Nugroho Ketua DPRD Kab. Madiun

MADIUN. Saat ini Pemerintah Kabupaten Madiun sedang gencar mengembangkan padi hibrida berkualitas. Untuk mencari varietas unggul dan tahan penyakit yang menguntung para petani.

Dari total lahan 70 ribu hektare yang ada, yang telah disiapkan untuk jenis ini ada 3 ribu hektare.“Lahan untuk padi hibrida akan terus kita tambah,” jelas Bupati Madiun Muhtarom, Rabu (24/2). Ini disampaikan usai panen raya padi hibrida di Desa Kenongoreja, Pilangkenceng.

Padi hibrida mempunyai beberapa keunggulan dengan masa panen lebih singkat, hanya 90 hari atau sekitar tiga bulan. Dengan hasil panennya bisa mencapai 12 sampai 15 ton per hektare. Sedangkan untuk padi jenis lain, masa tanamnya lebih dari 105 hari. Dan produktivitasnya hanya mencapai 7,5 ton per hektare.

“Ternyata disini hasilnya cukup baik dan perlu dikembangkan di wilayah lainnya.” Kata Muhtarom. Juga disampaikan, saat ini Bulog Divre IV Madiun siap menampung semua gabah petani dari segala jenis varietas dengan harga yang sama.

Bahkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk 2010 sudah turun melalui Inpres nomor 7 Tahun 2009. Gabah petani akan dibeli Rp. 2.640 kering sawah atau dengan kadar air 25 persen dan kandungan kotorannya 10 persen.

Selain itu, Bupati Madiun mengharap para petani lebih banyak menggunakan pupuk organik dan mengurangi pupuk kimia. “Disamping itu juga perlunya variasi penanaman, jangan padi terus menerus.” Kata Muhtarom. Ditegaskan pula, agar lahan diberikan kelonggaran kering untuk memulihkan unsur tanahnya.

Sementara dalam waktu yang sama juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman pembelian gabah/beras antara Pemkab Madiun dan Bulog Divre IV Madiun. Ini dilakukan untuk mengendalikan harga gabah maupun beras agar stabil saat terjadi panen raya. [dio]

GOR Pangeran Timur Terlantar

MADIUN. Karena minimnya anggaran, GOR Pangeran Timur milik Pemkab Madiun tidak terawat dengan baik. Selain gedung utama banyak dindingnya yang terkelupas, juga banyak fasilitas lainnya yang rusak. Sehingga tidak akan dapat berfungsi seperti layaknya fasilitas tersebut.

Minimnya anggaran perawatan tempat gelanggang olah raga yang ada di Kota Caruban ini salah satu faktornya. Untuk 2010 ini, hanya mendapatkan Rp. 74 juta termasuk untuk honor tiga tenaga kerja yang merawat GOR. Maka perawatan hanya menyesuaikan dengan kedaan anggaran.

Saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) dilokasi, anggota Komisi D melihat langsung kerusakan dan kesemrawutan GOR. Para anggota Dewan sangat prihatin dengan terdapatanya banyak kerusakan disetiap sudut. “Kalau keadaannya begini, bagaimana dapat berfungsi dengan baik.” jelas Taupiq salah satu anggota Komisi D.

Gelora yang dibangun mulai 2003 dan selesai 2008 ini, menelan biaya sebesar Rp. 16 milyar. “Dibangun dengan anggaran besar, tapi tidak didukung dengan perawatan yang baik.” cetus politisi PKS pada Radar Minggu.

Disamping itu, Komisi D juga mengkritisi GOR yang belum dapat berfungsi dengan maksimal. Sehingga tidak menghasilkan pendapatan seperti yang ada didaerah lain. Untuk itu legeslatif meminta kepada Pemkab agar dapat mengarahkan kegiatan olah raga atau kesenian local ke GOR.

Dengan begitu diharapkan dapat memancing yang lain menggunakan GOR dalam event-event tertentu. “Maka akan mendatangkan pendapatan yang nantinya dapat menambah biaya perawatan gelora ini,” tambah Taupiq. Selain itu harus ada penambahan sarana pendukung, juga fasilitas umum lainnya.

Pernyataan ini dibenarkan Pandit Indrawan Kepala DKP kabupaten Madiun sebagai penanggungjawab perawatan dan pengelolaan. Juga dijelaskan selain kecilnya biaya perawatan dan juga tidak ada anggara untuk kerusakan. Maka telah diajukan anggaran ke bagian keuangan daerah untuk biaya perbaikan pada gedung maupun fasilitasnya.

Mengenai kerutinitas kegiatan pada GOR, akan dilakukan koordinasi dengan semua instansi. Selain itu akan mengajukan ijin ke Bupati Madiun untuk dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain. “Bila diijinkan Bupati, kami akan mencari investor untuk kegiatan di GOR ini,” tutur Pandit. Selain sebagai tempat ajang prestasi olah raga, GOR juga mendapatkan pendapatan. [dio]

Mantan Pimpinan DPRD Ditahan

Kejari Madiun, Isno Ihsan


MADIUN. Baru sehari ditahannya Tiga mantan Pimpinan DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 yakni mantan Ketua DPRD Kota Madiun, Kokok Raya, mantan Wakil ketua DPRD, Gandhi Yoeninta dan mantan wakil DPRD Alisahono ditahan Kejaksaan Tinggi Negeri Madiun.

Spontan, Petinggi partai yang bersangkutan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Madiun. Seperti halnya jajaran pengurus DPC PDIP, Fraksi PDIP Kota Madiun dan Keluarga Kokok Raya datang dengan mengajukan penangguhan penahanan terhadap 3 mantan pimpinan Dewan Kota Madiun tersebut.

”Pak Kokok itu ketua DPC PDIP, figur dan pemikiran dia sangat dibutuhkan partai, karena itu surat penangguhan ini kita buat,”ujar Heri Supriyanto, wakil ketua DPC PDIP Kota Madiun.

Masih menurut Heri, surat pengajuan penangguhan permohonan ini dibuat rangkap 3, yakni satu berkas pengajuan dari DPC PDIP, kedua dari Fraksi PDIP dan ketiga dari keluarga Kokok Raya. “Kami semua siap sebagai jaminan atas penangguhan penahanan ini,”katanya.

Mengenai penahanan ini, Heri mengaku secara otomatis pasti ada kaitannya dengan nuansa politik. Namun ditanya lebih lanjut, anggota fraksi PDIP ini enggan untuk membeberkannya. “Kita ikuti sesuai aturan hukum yang ada, apapun keputusannya tetap kita hormati,”katanya.

Sedangkan dari pihak keluarga Kokok Raya, siap untuk menjadi jaminan, seperti yang diungkapkan Indah Raya, anak perempuan Kokok Raya. Selain siap menjadi penjamin, pihak keluarga juga mengharap penangguhan penahanan bakal mendapat respon. “Tetap optimis, pengajuan penangguhan penahanan ini di kabulkan,” katanya penuh harap.

Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Madiun, H Isno Ihsan mengatakan dirinya masih akan mempelajari berkas penangguhan yang diajukan. Seraya berjanji dalam waktu dekat bakal segera memberikan jawaban. “Masih kami pelajari, sabar ya dan tunggu dulu hasilnya nanti,” katanya pada wartawan (29/1) lalu.

Diberitakan sebelumnya, Kokok Raya cs ditahan di LP Madiun atas dugaan penyelewengan dana APBD Kota Madiun pada pos anggaran Dewan pada tahun 2002-2004. Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka bertiga bersama dengan ke 16 anggota dewan yang lain diduga telah merugikan negara sebesar Rp 8,3 miliar. Ketiga mantan pimpinan DPRD ini menempati blok Administrasi Orientasi (Blok pengenalan), yang berada di blok tengah LP Madiun. [dio]

RATUSAN PEJABAT DILANTIK

Bupati Madiun (29/1) melantik ratusan pejabat di lingkup Pemkab Madiun

BUPATI : Setelah pelantikan, ,jangan ada pejabat defresi

MADIUN. Ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, Jum’at (19/1) telah dilantik oleh Muhtarom, Bupati Madiun. Ada 20 Pejabat eselon II B dan 44 Pejabat Eselon III lingkup Pemkab. Madiun bertempat di Pendopo Muda Graha. Selanjutnya pada kesempatan yang sama Wakil Bupati madiun juga berkenan melantik 106 Pejabat Eselon IV. Dengan demikian total Pejabat yang dilantik sebanyak 170 orang, dan pelaksanaan ini sempat tertunda beberapa hari. Karena Pemkab Madiun sedang sibuk mempersiapkan kedatangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bupati Madiun Muhtarom mengatakan, pelantikan pejabat sebagai moment yang strategis dan penting bagi pemerintah Kab. Madiun. “Ini merupakan siklus kehidupan berorganisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan,” jelas Muhtarom dihadapan para pejabat dan jajaran muspida. Selain itu, pelantikan ini juga merupakan upaya peningkatan kinerja organisasi serta untuk menghindari potensi stagnasi dalam pelaksanaan tugas.

Dengan terisinya seluruh jabatan structural, diharapkan secara totalitas roda organisasi SKPD dilingkup Pemkab. Madiun dapat beroperasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok , fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Juga ditegaskan, mutasi sebagai upaya peningkatan kinerja, dengan mengutamakan kepentingan organisasi yang ditujukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum.

“Serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” tegas Bupati. Para Pejabat structural dilantik, mempunyai tugas dan amanah yang harus diemban serta dilaksanakan dengan professional.

“Soal posisi basah atau kering, setelah pelantikan ini para pejabat jangan sampai defresi,” ujar Muhtarom kepada wartawan seusai pelantikan. Disamping itu, para pejabat juga dituntut untuk inovatif dan kreatifitas yang tinggi. Serta kerja serius untuk orintasi mewujudkan pemindahan tempat pelayanan publik di Kota Caruban. Untuk itu segera berupaya meningkatkan kompetensi, disiplin, etos kerja serta kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Maka, pejabat jangan takut untuk mengambil kebijakan,” tegas orang nomor satu dijajaran Pemkab Madiun. Saat disinggung tempat untuk pengotakan para pejabat, seperti halnya staff Ahli. Muhtarom menyanggahnya, disampaikan, Staff Ahli adalah pengkaji sebelum Bupati mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan. [dio]

TKI Dapat Paspor Gratis

Menkumham Patrialis Akbar dengan Bupati Madiun Muhtarom

Menkumham : Akan Dongkrak Devisa Negara

MADIUN. Kabar baik bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI), karena Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia, Patrialis Akbar, menyatakan, pembuatan paspor gratis bagi mereka. Paspor gratis ini diberikan hanya pada calon TKI yang baru pertama kali bekerja ke luar negeri. Tujuanny agar dapat mendongkrak pendapatan devisa negara.

"Karena semakin banyak warga negara kita yang berangkat ke luar negeri, semakin besar pula devisa yang diterima negara. Karena itu, negara akan memberikan subsidi bagi WNI yang merelakan diri untuk bekerja di luar negeri,” jelas Patrialis Akbar di Madiun, Sabtu (23/1) lalu. Subsidi ini berlaku bagi pembuatan paspor TKI 24 halaman, khusus bagi TKI yang baru pertama kali ke luar negeri, dan berlasung mulai 11 Januari 2010.

Ditemui saat acara peresmian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun di Caruban, Kabupaten Madiun, Menkumham mengatakan, TKI yang baru pertama kali ke luar negeri belum memiliki modal yang cukup. Sehingga, negara akan membantu dengan pembuatan paspor gratis. Sedangkan tenaga TKI yang sudah pernah bekerja di luar negeri pasti telah memiliki modal ataupun simpanan, sehingga tidak perlu disubsidi.

"Pembuatan paspor gratis bagi TKI baru ini juga atas persetujuaan Menkeu. Dan program ini bertujuan untuk memfasilitasi warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri , bukan mengeksploitasi warga negara ke luar negeri," papar Patrialis Akbar yang juga dewan penasehat hukum Radar Minggu.

Menurut Patrialis, dalam pembuatan paspor gratis bagi TKI baru, harus memiliki persyaratan yang lengkap dan resmi dari instansi terkait. Selain harus berasal dari PJTKI resmi yang diakui oleh pemerintah, calon TKI juga harus dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat. Sedangkan untuk pembuatan paspor pada daerah yang padat, maksimal membutuhkan waktu empat hari dan daerah yang tidak padat dapat dilayani dalam satu hari

"Sehingga, sesuatu yang resmi harus diawali dari hal resmi pula. Jangan sampai, setelah dipermudah dengan paspor gratis, TKI di luar negeri malah tidak bekerja dan terlunta-lunta karena berangkat dari PJTKI yang tidak resmi," kelakar Pak Menteri.

Bupati Madiun Muhtarom, menyambut baik program baru pemerintah ini. Terlebih, wilayah Kabupaten Madiun merupakan daerah yang berpotensi sebagai penyumbang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang cukup banyak.

"TKI Kabupaten Madiun mampu menyumbang devisa sebesar rata-rata Rp75 miliar per tahun. Pendapatan ini tentunya dapat mendongkrak dan menggerakkan pasar ekonomi daerah," ujar Bupati Madiun. Muhtarom berharap, dengan program pemerintah baru, kantor yang baru, dan pelayanan baru yang lebih maksimal. Agar semakin mendorong perkembangan wilayah Kabupaten Madiun ke depan. [dio]

Lapas Madiun Sudah Tidak Layak Huni

MADIIUN. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia, Patrialis Akbar, menyatakan, lembaga pemasyarakat (lapas) dengan narapidana kasus narkoba harus dipisahkan dengan lapas yang narapidananya merupakan kasus kriminal biasa.

"Ini harus dipisah, karena penanganan narapidana kasus narkoba berbeda dengan penanganan narapidana kasus kriminal biasa. Kasus narkoba merupakan kasus yang khusus, sehingga penanganannya juga khusus," ujarnya kepada wartawan saat mengunjungi Lapas Kelas I Madiun, Sabtu (23/1).

Menurut dia, penanganan khusus meliputi pelayanan klinik kesehatan yang lebih komplek jika dibandingkan dengan klinik untuk narapidana kasus kriminal biasa. Klinik kesehatan ini meliputi penyediaan khusus bagi penanganan pencegahan narkoba di dalam lapas dan ruang konsultasi psikologi.

"Sudah saatnya, Lapas Madiun dipisah antara kasus narkoba dan kriminal biasa. Selain itu, kapasitas yang saat ini telah melebihi kouta,” terang Menkumham. Dan juga dijelaskan, pemisahan tersebut juga didasarkan pada hak narapidana untuk tetap mendapatkan perlakuan hidup yang layak meskipun statusnya adalah warga binaan.

Dan Madiun merupakan salah satu lokasi prioritas yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk segera dibangun lapas narkoba. Selain Madiun, wilayah prioritas lain di Provinsi Jawa Timur yang akan dibangun lapas narkoba adalah Kabupaten Pamekasan.

Meski demikian, pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah daerah setempat yang mampu agar tidak menutup kemungkinan untuk membangun lapas ataupun rumah tahanan (rutan) di daerahnya masing-masing. Guna membina warga yang kebanyakan merupakan warga daerah setempat. Sedangkan, pengelolaannya akan diserahkan kepada Departemen Hukum dan HAM, namun demikian, aset 100 persen merupakan milik pemerintah daerah.

Kunjungan singkat di Lapas Madiun kali ini, Menkumham dapat melihat terdapatnya beberapa kamar tidur yang penuh sesak dan tidak layak lagi menampung penghuninya. Dari 12 blok dan 90 kamar yang dimiliki, Lapas Kelas I Madiun harus memuat sedikitnya 908 narapidana dari jumlah kapasitas yang hanya 500 narapidana.

Kunjungan sang Menteri disambut dengan tari kesenian Remong, salawat badar dan paduan suara yang diambilkan dari warga binaan. Menkumham melihat blok demi blok dan berbagai fasilitas yang ada, juga menyempatkan berbincang dengan warga binaan.

Kepala Lapas Kelas I Madiun, Djoni Priyatno, mengatakan, pembangunan lapas narkoba di Madiun akan segera dilakukan secara bertahap mulai tahun 2010. Untuk tahap awal, pemerintah pusat melalui Depkumham akan menganggarkan sebesar Rp 2,5 miliar .

"Pembangunan tahap awal ini berupa pengerasan dan pendirian sejumlah tembok rendah. Lapas narkoba Madiun dan nantinya akan dibangun di atas tanah seluas 4,1 hektare," terang Kalapas Madiun.

Data terakhir menyebutkan, Lapas Kelas I Madiun hingga kini dihuni sedikitnya 908 narapidana, terdiri dari 531 napi kasus narkoba dan 377 napi kasus kriminal. Bahkan, 21 warga binaan merupakan narapidana perempuan. Dari 12 blok dan 90 kamar yang ada, setiap kamarnya diisi tiga hingga 23 orang, tergantung dari luas kecilnya kamar. [dio]

SBY BANTAH ISU PERGANTIAN MENKEU

Presiden SBY didampingi Gubernur Jatim Soekarwo, Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua Umum Apkasi Sujono saat akan membuka rakernas di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun.


MADIUN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Selasa (19/1) berkenan membuka Rakernas Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke VI yang bertempat di Pendopo Muda Graha Kab. Madiun. Ini kunjungan SBY hari yang kedua, yang sebelumnya, Senin (18/1) melakukan penanaman pohon dan menebar benih ikan di Waduk Bening, Saradan, Kab. Madiun.

Dalam kesempatan ini, SBY menyampaikan, sangat prihatin dengan kondisi bangsa belakangan ini. Dengan munculnya beragam isu yang kurang baik dan cenderung mengadu domba. “Saya sangat prihatin, secara tiba-tiba kondisi politik di negeri ini terasa aneh dan cenderung tidak sehat,” jelas SBY dihadapan ratusan peserta Rakernas Apkasi. Munculnya kembali intrik politik yang bisa dikatakan sebagai politik pecah belah dan adu domba atau bahkan politik fitnah.

Presiden juga menyampaikan, pada saat ini ada isu penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan tegas SBY membantah kebenaran isu tersebut, dan menganggap isu ini sebagai politik intrik untuk memecah belah. Ini diterima presiden dari Jakarta setelah konsolidasi Senin (18/1) malam selepas salat Isya di Madiun.

Bahkan isu SBY akan mengganti Menkeu, juga sudah beredar ke pasar modal bahkan ke luar negeri. Sehingga berimbas pada pelaku pasar dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Ini merupakan politik fiksi, yang artinya tidak ada menjadi ada,” katanya.

Tidak dijelaskan dari pihak mana yang melakukan, hanya disampaikan bilamana saat ini ada yang berusaha mengadu domba antara Menkeu dengan Presiden. Bahkan muncul spekulasi kalau presiden bakal mengganti Menkeu dengan inisial AA. “Saya tidak tahu siapa AA ini, dan juga disebutkan sumber katanya dari Partai Golkar. Itu sungguh luar biasa, mau mengadu saya dengan ketua umum Golkar Ical,” tandas SBY dan yang maksud Ical (Abu Rizal Bakrie, Red).

“Menurut saya ini kreatif sekali, tapi buruk dan tidak membawa kebaikan bagi masyarakat,” tambahnya. Maka presiden meminta kepada bupati se-Indonesia yang setiap hari langsung berhubungan dengan masyarakat. Agar bersama menyelamatkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. “Dan jangan sampai masyarakat menjadi terombang-ambing. Harapan saya agar semua komponen bangsa dapat menjaga demokrasi serta berparisipasi dalam politik yang baik,” tegas Presiden.

Selain itu juga ditegaskan, agar semua bupati/walikota agar dapat melaksanakan tujuh intruksinya. Dari tujuh program tersebut, diantaranya setaip daerah agar berupaya menanggulangi angka kemiskinan, menanggulangi pengangguran, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelyanan public.

“Seperti dalam ikrar Apkasi, dengan meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegas SBY. Disamping itu, diharapkan semua kepala daerah di Indonesia terus berupaya dalam perbaikan untuk kepentingan rakyat. Dengan adanya daya saing yang tinggi, kepala daerah harus oll out bersama daya peradapan yang baik dengan kemandirian. [dio]

SBY TANAM POHON TREMBESI

SBY menandai program penghijauan dengan menanam pohon trembesi di Waduk Bening, Saradan, Kabupaten Madiun (18/1).

MADIUN. Menjelang program 100 hari dalam pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur selama dua hari. Hari pertama, Senin (18/1) melakukan penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Waduk Bening, Saradan, Madiun Sebanyak 3 ribu bibit ditanam dilokasi dengan jenis pohon mahoni, trembesi, sukun dan 150 ribu benih ikan nila telah disebar diwaduk tersebut.

“Meski kegiatan saya dan rombongan hanya sekedar menanam pohon dan menebar benih ikan, kami ingin memastikan program pro-rakyat dapat berjalan,” jelas SBY saat berdialog dengan warga di Waduk Bening Saradan, Madiun.

Dalam kunjungannya, SBY disertai sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Diantaranya Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menpora Andi Mallarangeng, Mendiknas M. Nuh, dan Menhut Zulkifli Hasan. Dan ikut pula Edhie Baskoro Yudhoyono, putra SBY yang juga anggota DPR RI yang berangkat dari dapil VII Jatim. Juga hadir Gubernur Jatim Soekarwo dengan jajaran Muspida Jatim, dan Bupati Pacitan Sujono serta tuan rumah Bupati Madiun Muhtarom.

Secara simbolis, SBY juga menyerahkan bantuan 5 ton makanan pendamping ASI, 150 timbangan bayi, 30 unit hand traktor, benih padi dan pupuk. Bantuan tersebut disambut dengan meriah oleh warga yang hadir, seperti yang disampaikan Sanimin warga Sugihwaras, Saradan. Dengan adanya program PNPM, warga kecil atau petani dapat terbantu. “Dengan pinjaman PNPM tersebut, kami bisa membeli pupuk,” katanya Sanimin.

Setelah melakukan kunjungan di Kabupaten Madiun selama 20 menit, SBY dan rombongan langsung mengunjungi Terminal Tirtonegoro Ngawi. Di kota ini, SBY meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Jawa Timur. [dio]

Perguruan Tinggi Sangat Berperan

SUMARDI


MADIUN. Dalam penyelenggaraan Unas 2010 ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya. Karena Perguruan Tinggi (PT, red) sangat berperan sekali, mulai dari perencaan pembuatan soal, scanning dan pengoreksian. Karena permendiknas juga mengatur mengenai penggandaan soal unas dilakukan PT, terutama yang memiliki percetakan.

Perguruan Tinggi selain bertanggung jawab mengawal pelaksanaan unas, juga terhadap unas ulangan. Dalam pelaksanaan unas 2010, Depdiknas menggunakan prosedur operasional standar (POS). Yang mengatur terkait pelaksanaan unas, termasuk penyusunan naskah, percetakan soal, pendistribusian hingga pengamanan unas.

Di Kabupaten Madiun segala persiapan sudah dilakukan untuk menghadapi unas 2010. Selain bimbingan belajar, juga dilakukan try out penjajakan yang dilakukan berkali-kali. Karena dari hasil try out kurang memuaskan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, menekankan pada sekolah untuk meningkatkan volume bimbingan dan tambahan pelajaran pada siswa.

“Karena try out ini dapat mengukur kemampuan dan kualitas siswa. Jika hasilnya belum maksimal, sebaiknya guru memberikan tambahan materi,” papar Sumardi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Agar nantinya para siswa, diharapkan benar-benar siap menghadapi ujian nasional.

Meskipun tidak menyebutkan angka prosentasinya, Sumardi berharap kelulusan nanti ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih 95 persen. Dibuktikan dengan adanya grafik tingkat kelulusan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Detik-detik menentukan bagi para pelajar tingkat akhir di SD, SMP dan SMA makin dekat. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akhirnya mengumunkan jadwal pelaksanaan ujian nasional (unas) 2010. Untuk SMA/MA, SMALB dan SMK, ujian utama dijadwalkan berlangsung pada 22-26 Maret 2010, jadwal ujian susulan 29 Maret hingga 5 April 2010. Sedangkan ujian ulang untuk siswa yang tidak lulus unas dijadwalkan pada 10-14 Mei 2010.

Pelajar SMP/MTs dan SMPLB bakal menempuh unas utama pada 29 Maret hingga 1 April 2010. Unas susulan dijadwalkan 5-8 April 2010, sedang unas ulang untuk siswa SMP sederajat akan dihelat 17-20 Mei 2010. Bagi siswa SD/MI dan SDLB, UAS akan berlangsung pada 4-6 Mei 2010, sedangkan ujian susulan pada 10-12 Mei 2010. [dio]