Bupati Target Politeknik Mulai 2010

H. Tomo Budi Harsoyo : DPRD mendukung asal ada regulasi atau penataan dalam pendidikan

MADIUN. Keinginan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk memiliki Perguruan Tinggi (PT) segera terwujud. Karena dasar hukum untuk pendiriannya sudah disampaikan Bupati Madiun dalam pembahasan Raperda saat rapat paripurna dengan DPRD setempat. Bahkan Bupati Madiun H. Muhtarom optimis pada 2010 sudah dapat menerima mahasiswa baru.

Pendirian PT dimaksud, dalam upaya membangun dan mengembangkan SDM yang berdaya saing pada skala Nasional maupun Internasional. Perguruan tinggi ini dalam bentuk politeknik yang masih mempunyai peluang besar untuk dapat berkembang.

Dimana politeknik dapat menyelenggarakan program pendidikan professional dengan bidang pengetahuan khusus. ”Untuk pelaksanaan kegiatan akademik, politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah ada,” jelas H. Muhtarom pada wartawan usai sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Sedangkan untuk status politeknik, sebagai Badan Hukum Pendidikan Daerah (BHPD) yang merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah. Khususnya dalam mengembangkan SDM dan status hokum BHPD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.

Pernyataan orang nomer satu di Pemkab Madiun ini, mendapatkan dukungan dari kalangan anggota DPRD. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD H. Tomo Budi Harsoyo atas keinginan tersebut. “Memang sudah saatnya Kabupaten Madiun untuk memiliki sebuah perguruan tinggi, tetapi lebih dahulu harus dilakukan regulasi dalam pendidikan,” Tegas politisi dari partai Golkar.

Dan diharapkan politeknik ini dapat mengutamakan jurusan pertanian dan computer yang sesuai dengan keadaan daerah Kabupaten Madiun. “Sehingga hasil pertanian tidak harus dijual keluar daerah, tetapi dapat dikelola sendiri menjadi bahan jadi. Disamping itu juga dapat membuka peluang tenaga kerja” kata H. Tomo digedung DPRD.

Juga disampaikan, sambil menunggu study kelayakan pembangunan gedung baru yang direncanakan diletakkan didaerah Caruban. Maka dalam pembelajaran untuk sementara dapat menggunakan gedung-gedung asset daerah yang tidak dipergunakan. Sehingga proses pembelajaran dapat dimulai pada 2010 seperti yang diharapkan, imbuh H. Tomo dengan tegas. [dio]