Riantini : Ada 4 proyek besar prioritas
MADIUN. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 2010 Kabupaten Madiun sudah masuk dalam pembahasan. Baik mulai pembahasan dari tingkat bawah yaitu desa hingga sampai ditingkat kabupaten.
Banyak perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang masuk, dan setelah akan masuk dalam evaluasi untuk menyesuaikan anggaran APBD setempat. Apalagi 2009 DAU (Dana Alokasi Umum) dalam APBD Kabupaten Madiun mengalami penurunan hingga Rp. 5 milyar.
Penurunan ini disebabkan pemerintah pusat telah mengalihkan sebagian anggaran APBN ke daerah pemekaran baru. Sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi anggaran pembelanjaan fisik pada daerah, seperti halnya di Kabupaten Madiun.
“Untung Kabupaten Madiun masih ditopang oleh DAK dan dana dari program lainnya. Dan kita tahu bahwa anggaran terbesar untuk belanja gaji pegawai,” terang Riantini Kepala Bappeda Kabupaten Madiun pada koran ini. Penopang selain DAK, masih ada Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Penguatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD).
Yang keduanya merupakan program dari pemerintah pusat yang masuk dalam APBN. “Sehingga diperlukan pemilahan program yang benar-benar prioritas tetapi tidak mengurangi kepentingan program lain,” tambahnya.
Menurut mantan PLT Sekda ini, dalam program Kabupaten Madiun ada empat proyek fisik yang diprioritaskan. Diantaranya pembangunan jalan tembus antara Bojonegoro-Caruban, jalan jalur lintas selatan Caruban. Selain itu juga pembangunan waduk kresek diwilayah Karee serta pembangunan fasilitas Agropolitan didaerah Dolopo.
Sedangkan untuk pemindahan Ibu Kota Pusat Pemerintahan ke Kota Caruban akan dimulai tahun 2010. Akan diawali dengan pembangunan fasilitas umumnya termasuk pasar, politeknik serta akan disusul pemindahan kantor-kantor.
Dan yang dianggap sangat mendesak adalah kantor Indag (Industri dan Perdagangan). Dan juga disampaikan bahwa pemindahan pusat pemerintahan perlu proses dan tahapan, disamping itu juga memerlukan anggaran besar.
Penyusunan program dan kegiatan ini sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2009-2013. “Hanya saja akan disesuaikan lebih dulu dengan RTRW atau rencana tata ruang wilayah Kota Caruban,” tegas Riantini.
Disamping itu diperkirakan ada perubahan dalam tatanan pembangunan jalan tol Mojokerto-Mantingan. Karena pintu tol ada di Kota Caruban, maka RTRW ataupun RPJMD akan diselaraskan lagi dengan proyek nasional tersebut. Untuk perubahan tatanan proyek besar tersebut, Pemkab Madiun masih menunggu lebih lanjut dari pemerintah propinsi atau pusat.
Dalam pengembangan Ibu Kota Caruban sebagai pusat pemerintahan, ada empat kecamatan yang wilayah masuk dalam tatanan ibu kota pemerintahan ini. Diantaranya Kec. Mejayan, Kec. Wonoasri, Kec. Pilangkenceng dan Kec. Saradan. [dio]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar