Bupati Harus Berani Buat Gebrakan Pendidikan

Sampun Haddam

MADIUN. Kurang berkembangnya sektor pendidikan di Indonesia, secara umum disebabkan salah satunya karena sistem pendidikan yang kurang tepat. Seperti yang disampaikan Sampun Haddam Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Jawa Timur.

Diantaranya, masih terbelenggunya lembaga pendidikan atau sekolah dengan kurikulum yang digunakan. Karena selama ini pemerintah masih menggunakannya secara menyeluruh tanpa melihat kondisi lingkungan disekolah.

"Harus ada kurikulum yang berbeda antar sekolah disesuaikan dengan potensi dilingkungan sekolah tersebut. Dan yang penting tidak meninggalkan kompetensi dasarnya," kata Sampun. Contohnya, Kabupaten Madiun adalah daerah pertanian dan tidak harus didirikan sekolah pertanian. Tetapi cukup mengarahkan pada siswa bidang pertanian untuk menggunakan fasilitas pertanian yang dimiliki pemerintah daerah.

Anggota Fraksi PKB ini menambahkan, bahwa dibutuhkan keberanian Bupati Madiun untuk membuat gebrakan sistem pendidikan dan tidak monoton menggunakan kurikulum yang umum. Disamping itu selama ini kepala sekolah kurang berani untuk menggunakan dan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Dengan berbasis sekolah, maka lembaga pendidikan akan dapat lebih berkreativitas. "Beri kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri. Tetapi bukan hanya hasil nilai yang tinggi, itu nanti malah akan membelenggu siswa," cetusnya. Karena masing-masing siswa mempunyai skill yang berbeda.

Lebih lanjut juga disampaikan, bahwa bea sisiwa tidak harus diberikan pada siswa miskin seperti yang selama ini diterapkan. Tetapi juga harus diberikan pada siswa yang berprestasi atau berbakat. "karena selama ini yang kami lihat, masyarakat berlomba-lomba miskin hanya untuk mendapatkan itu," tutur Sampun.

Menyoroti mengenai Grand Design, Sampun menilai bahwa itu hanya sebagai rel untuk peningkatan pendidikan. Tetapi program itu harus dipayungi Perda bukan UU, tetapi tidak menyalahi UU yang diatasnya. Hanya saja program tersebut dinilai belum ada yang membedakan kurikulum secara umum, tetapi masih dalam makro.

Harus ada strategi yang menciptakan peningkatan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak harus bentuk perguruan ringgi. Di Kabupaten Madiun alokasi anggaran untuk pendidikan menyedot APBD sampai 47,8 persen atau sebesar 380 miliar termasuk gaji guru dan tenaga pendidikan. Maka diharapkan harus ada pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik, kata Sampun mengakhiri perbincangan dengan Radar Minggu. [dio]