Terbentur Minimnya Petugas

Terkait Dengan Pelayanan KB

MADIUN. Pelayanan program pemerintah tidak semua terlaksana dengan ditunjang sarana prasarana yang lengkap. Walaupun demikian tetap dilaksanakan dengan setengah memaksa keadaan karena sebagai pelayan masyarakat.

Seperti halnya pelayanan program KB yang menjadi salah satu program nasional sejak dulu dan menjadi program yang terkenal di internasional. Hanya saja pada saat ini program pelayanan KB terlaksana dengan fasilitas yang terbatas, sehingga menjadi kendala tersendiri.

Sehingga membuat program KB ini disinyalir menurun dari tahun sebelumnya, seperti yang disampaikan Muhith Murtadlo Kepala Badan KB dan PP Kabupaten Madiun. Dan penyebab lainnya karena otonomi daerah (Otoda-Red) yang banyak merubah planning dari program tersebut. "Ini indikasi dari otoda dan banyaknya petugas kami yang dimutasi ke instansi lain," tutur Muhith. Tidak semua orang bisa menjadi petugas PLKB, karena basic ilmunya yang berbeda.

Sementara di Kabupaten Madiun yang memiliki 205 desa hanya mempunyai 84 petugas dan banyak yang sudah masuk purna bhakti. Sementara yang bisa dilakukan hanya mengefektifkan petugas yang ada sesuai dengan tupoksinya dan diharapkan para petugas dapat lebih aktif di desa daripada di kecamatan. Padahal ideal dua desa dilakukan satu petugas tetapi selama ini seorang petugas harus merangkap enam desa.

"Dengan kondisi ini, kami lebih mengefektifkan kinerja langsung dilapangan agar dapat lebih optimal," jelas Muhith pada wartawan. Dan diharapkan, pemerintah daerah daerah dapat menambah petugasnya sesuai dengan skill dan kondisi kerja sebagai PLKB.

Sejak program KB ini dicetuskan puluhan tahun yang lalu sudah mendapatkan partisipasi dari masyarakat yang sangat bagus hingga dapat membantu masyarakat lebih mapan. Hanya saja ironisnya orang yang banyak anak cenderung pada orang miskin hingga dikuwatirkan akan menambah angka kemiskinan. Maka program pelayanan KB ini lebih difokuskan pada keluarga pra sejahtera.

Walaupun dengan demikian, Kabupaten Madiun untuk 2008 ini masih bisa memenuhi target dengan 102 persen dan ini merupakan nilai yang terbesar dari tahun sebelumnya. Bahkan pada bulan desember tahun lalu mewakili provinsi jawa timur ditingkat nasional untuk KB lestari. Sedangkan langkah pemerintah pusat untuk menggairahkan dan membangkitkan dalam pelayanan KB dengan bentuk bantuan. Pada 2008 bantuan yang diberikan berupa 56 sepeda motor yang akan digunakan petugas untuk menunjang tugas dilapangan. Sisanya akan diberikan pada 2009 dari anggaran yang sama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tambah Muhith. [dio]