Dana Kunker Sudah Sesuai Mekanisme.

DJOKO SETIJONO : Sampai sekarang Semua Anggota FPDK Belum Kembalikan Dana Tersebut

MADIUN. Selain permasalahan pemboikotan, FPDK Kabupaten Madiun juga membuat manover atau gebrakan. Beberapa waktu lalu, partai ini mengitruksikan kepada 5 anggota fraksinya untuk mengembalikan dana kunker, karena penggunaannnya dianggap kurang tepat. Total dana yang harus dikembalikan Rp. 7,5 juta dari masing-masing anggota Rp. 1,5 juta.

Kunker ini adalah sebuah kegiatan seminar untuk peningkatan SDM para anggota Dewan yang dilaksanakan di Jakarta selama 4 hari. Sedangkan dana sebesar Rp. 1,5 juta ini merupakan akomodasi dalam seminar untuk pengadaan buku. Buku yang dimaksud adalah kumpulan dari beberapa macam Undang-Undang termasuk UU nomor 27. Yang bertujuan untuk dapat dipelajari dan jadi pegangan anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD yang komplek dengan permasalahan.

”Kegiatan seminar ini untuk menunjang peningkatan SDM para anggota sendiri. Sedangkan anggarannya sudah sesuai mekanisme yang ada,” jelas Djoko Setijono. Disamping itu juga atas keputusan bersama, walaupun semua anggota FPDK diharuskan pimpinannya untuk kembalikan dana tersebut.

”Memang kami mendengar berita itu, tapi sampai sekarang mereka belum pada mengembalikan,” cetus Djoko. Malah 40 anggota lainnya sudah kembalikan ke pihak pelaksana untuk pengadaan buku UU. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu program DPRD untuk mewujudkan kinerja yang maksimal. Disamping itu sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi hak dari masing-masing anggota Dewan. Tetapi Pimpinan DPRD menyerahkan permasalahan perbedaan persepsi ini kepada FPDK maupun ke masing-masing personnya.

Sedangkan Ririn Eko Rinawati salah satu anggota FPDK saat dikonfirmasi membenarkan perintah partainya. ”Tapi dananya masih ada pada anggota, kami masih menunggu perintah partai lebih lanjut,” jelasnya singkat. Mengenai penugasan dari partai, dikomisi manapun siap menerima, sambil mengakhiri pembicaraannnya. [dio]